Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menganggap indeks persepsi korupsi (IPK) yang anjlok menjadi 34 sebagai hal yang biasa. Namun dia mengatakan pemerintah tetap berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi.
"Kita tentu akan teliti ya penurun persepsi korupsi kita, akan kita teliti, ya. Memang biasa itu, kadang turun, naik," kata Ma'ruf seperti dilihat di YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Sabtu (4/2/2023).
Ma'ruf memastikan pemerintah tentu terus berkomitmen dalam memberantas korupsi. Dia akan meninjau upaya KPK apa saja yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah ini.
"Tapi, yang jelas, pemerintah berkomitmen memberantas korupsi. Dari pihak KPK sendiri dia kan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendidikan, kemudian juga pencegahan, dan penindakan. Ini secara simultan dilakukan. Jadi karena itu, ketika terjadi penurunan, itu gimana nanti," ujarnya.
Selanjutnya dia menyebut upaya pemerintah dalam memberantas korupsi adalah membuat pelayanan publik. Hal ini, katanya, mencegah adanya pungutan liar (pungli).
"Pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan itu melalui layanan, di antaranya mal pelayanan publik, sehingga orang bisa dilayani secara cepat, dengan cara-cara melalui pelayanan yang digital, tanpa bertemu langsung, cepat, mudah, sehingga tidak ada celah melakukan pungli di situ. Kemudian, kami juga membuat semacam zona integritas, kemudian wilayah bebas korupsi. Jadi, itu semua dalam rangka meminimalkan korupsi," urainya.
Lebih lanjut dia juga berharap penindakan lebih dikurangi. Dia berharap pencegahan dimaksimalkan.
"Jadi kalau ada nanti kita akan melakukan pembahasan penurunan itu di sisi mana? Jadi, kami bertekad terus meminimalkan korupsi di mana-mana. Kan kita memang berharap penindakan lebih kecil karena sudah (diperbaiki) hulunya. Hulunya itu dari pendidikan, kemudian pencegahannya lebih taat," katanya.
IPK Indonesia pada 2022 Anjlok
Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan skor. Pada 2022, skor CPI Indonesia merosot menjadi 34 dari 2021, yang mencapai skor 38.
"CPI Indonesia kita berada di skor 34 dan ranking 110," kata Manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).
IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.
Skor CPI Indonesia pada 2022 sejajar dengan negara-negara seperti Bosnia-Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, hingga Sierra Leone.
Sementara dalam kawasan regional Asia Tenggara, skor CPI Indonesia 2022 jauh tertinggal dengan negara seperti Malaysia dan Timor Leste hingga Vietnam. Kedua negara ASEAN itu masing-masing memperoleh skor CPI 2022 di angka 47 dan 42.
"Dibandingkan tahun lalu, kita turun skor 4 poin dan ranking 14 turunnya," jelas Wawan.
Dalam peringkat di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat ketujuh dari 11 negara terkait skor CPI. Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 83.
Sementara itu, secara keseluruhan, pada 2022 Denmark dan Finlandia menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Kedua negara itu memiliki skor CPI di angka 90 dan 87.
(azh/hri)