Partai buruh dan sejumlah serikat buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI hari ini menolak Perppu Cipta Kerja disahkan. Mereka mengancam akan melakukan mogok nasional jika Perppu tersebut disahkan.
"Partai Buruh menolak Perppu Omnibus Law Cipta Kerja atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang akan dibahas di DPR RI," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat demonstrasi di depan DPR RI, Senin (6/2/2023).
Said Iqbal menuturkan Partai Buruh bersama Serikat Buruh meminta DPR menolak isi Perppu No. 2 Tahun 2022 tersebut. Ia mengancam akan melakukan mogok nasional bila hal itu disahkan.
"Kami meminta DPR menolak isi Perppu No. 2 Tahun 2022 terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Bilamana DPR tetap mengesahkan, menerima Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut bisa dipastikan Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh termasuk SPMI menggelar pemogokan nasional," ujarnya.
Mogok nasional, kata dia, akan digelar dalam waktu dekat ketika RUU tersebut disahkan. Ia juga menyebutkan, buruh akan dilakukan mogok dan demonstrasi saat uji formil dan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.
"Mogok nasional, lanjutnya akan digelar dalam waktu secepat-cepatnya ketika diumumkan dan keluarkan nomor dari Undang-undang pengesahan terhadap Perppu. Di luar itu tentu begitu nomor undang-undang tentang terkait omnibus law cipta kerja, maka akan dilakukan judicial review, uji formil dan uji materiil," ucap Said Iqbal.
Tuntutan kedua yang disuarakan massa aksi adalah penolakan terhadap RUU Kesehatan. Said Iqbal menyatakan dalam hal ini pihaknya akan mendukung Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
"Partai buruh bersama IDI, serikat buruh bersama IDI, serikat petani kepada IDI. Organinasi Bidan dan Perawat tidak boleh ada organisasi ganda di dalam bidang kesehatan karena ini menyangkut nyawa manusia," katanya
"Pemerintah dan DPR jangan coba-coba bermain politik terhadap apa yang telah dikerjakan oleh IDI, Konsil Dokter, dan organisasi Perawat dan organisasi Bidan lainnya," tambahnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
