Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai perlu kajian mendalam soal usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar jabatan gubernur dihapus. Cak Imin mengatakan bahwa kewenangan dan program dari gubernur tidak sebanding dengan lelahnya penyelenggaraan pilkada langsung.
"Saya setuju harus dikaji secara mendalam, bahwa jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada secara langsung," kata Cak Imin kepada wartawan di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2023).
Ia mengatakan pemilihan gubernur secara langsung tidak sebanding dengan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Menurutnya, yang justru bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati.
"Tidak sebanding dengan lelahnya pilkada secara langsung baik itu zona kompetisi pilkada langsung maupun praktik-praktik pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat. Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati," ungkapnya.
Cak Imin berpendapat agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan DPRD. Dia juga mengatakan agar tugas gubernur diserahkan kepada kementerian.
"Karena itu, kalau gubernur masih ada, lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD. Apakah dimulai usulan DPR diserahkan kepada presiden atau dari presiden tiga nama diserahkan kepada DPRD untuk memilih. Terserah, yang penting itu adalah tangan panjang pemerintah pusat," ujarnya.
"Kedua ke depannya karena fungsinya tidak efektif hanya pengawasan, maka bisa dilakukan oleh kementerian sehingga jabatan gubernur suatu hari mungkin tidak diperlukan," pungkasnya.
Jokowi sebelumnya menanggapi usulan Cak Imin soal penghapusan pemilihan calon gubernur dan jabatan gubernur. Menurut Jokowi, untuk mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam dan perhitungan serta kalkulasi yang jelas.
"Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi boleh-boleh saja tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi," ujar Presiden usai mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2).
(rfs/rfs)
