Sekertaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi merespons pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang usul jabatan gubernur dihapus. Arwani meminta usulan itu untuk dievaluasi lebih dahulu.
"Dievaluasi dulu, dilihat dulu yang tidak efektif itu jabatan gubernurnya atau orangnya, atau pelaksanaannya dan sebagainya," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Arwani mengatakan perlu ada parameter seorang gubernur dinyatakan tidak efektif. Jadi tidak asal menyimpulkan tidak efektif lalu dibubarkan.
"Jangan lalu setiap seperti seolah-olah tidak efektif lalu dibubarkan, ya kan. Kalau parameternya tidak efektif. Nah, sekarang parameter tidak efektif itu siapa yang harus, standarnya seperti apa," kata dia.
Arwani mempertanyakan ketidakefektifan gubernur yang disampaikan Cak Imin. "Lah kalau nanti muncul banyak yang tidak efektif, apa harus dibubarkan semua? Ya Kan, pertanyaannya itu," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Dia menilai keberadaan gubernur tidak efektif.
"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di Kabupaten/Kota," kata Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023).
"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuh dia.
Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.
"Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," jelasnya.
Cak Imin juga mengaku bakal membicarakan usulan itu dengan para ahli. "Iya kita lagi mematangkan ini dengan para ahli ya. Tapi kita yakin itu akan kita perjuangkan," jelasnya.
(dwr/eva)
