Anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muslich Zainal Abidin menilai biaya haji sebesar Rp 69,1 juta yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) masih sangat tinggi. Ia meminta biaya haji tidak memberatkan jemaah, namun subsidi juga tidak lebih besar dari biaya yang ditanggung jemaah.
"Kami mengusulkan agar biaya haji moderat, yaitu dalam artian subsidi dari tabungan haji tidak lebih besar dari dana yang ditanggung jemaah. Pertimbangan ini kami kira masuk akal dan bisa diterima semua pihak," ujar Muslich saat menjadi pemateri seminar Fraksi PPP DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (31/1/2023).
Ia menerangkan apabila biaya haji yang dibutuhkan satu jemaah sebesar Rp 98,6 juta, maka yang ditanggung jemaah cukup Rp 50 juta. Sementara sisanya sebesar Rp 48,6 juta ditanggung subsidi dari tabungan.
Menurutnya, jika Kemenag masih bersikukuh pada angka Rp 69,1 juta, maka akan memberatkan masyarakat. Terlebih, usulan Kemenag hampir dua kali lipat dari tahun lalu, yakni Rp 39,8 juta per jemaah.
Jumlah tersebut, kata dia, cukup besar di tengah kesulitan masyarakat yang baru keluar dari kesulitan ekonomi akibat Pandemi COVID-19.
"Bagaimanapun, saya sebagai wakil rakyat dari Fraksi PPP akan berusaha. Dikurangilah, mbok jangan segitu (kenaikan biaya hajinya)," ucapnya.
Menurut Muslich, subsidi haji masih diperlukan dari dana nilai manfaat keuangan haji. Apabila memungkinkan, sebaiknya tahun ini perbandingannya adalah berimbang antara pipih (biaya yang disetorkan masyarakat) dan nilai manfaat.
"Naiknya jangan segitu karena akan sangat memberatkan masyarakat. Fraksi PPP mengusulkan maksimal kenaikan per jamaah di angka Rp 55 juta," jelasnya.
Di sisi lain, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief tidak memungkiri usulan Kemenag mengenai kenaikan biaya haji ramai disorot masyarakat. Sebab, usulan kenaikan biaya haji itu bersumber dari 70% pipih dan 30% dari nilai manfaat.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kami dan komisi VIII DPR masih menyisir yang bisa disesuaikan, hotel, makanan, dan lainnya. Yang penting jemaah tidak terlalu berat dan yang penting nilai manfaat bisa berkelanjutan," ujar Hilman.
Sebagai informasi, seminar Fraksi PPP DPR RI ini bertema 'Merespons tingginya biaya haji: implikasinya terhadap jemaah dan keuangan haji'. Selain Muslich dan Hilman, turut hadir Kadiv Tresmi dan Pengendalian Keuangan Irwanto.
Simak Video 'Datangi KPK, Menag Yaqut Bahas Biaya Ibadah Haji 2023':
