Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Gerindra Lampung. Dalam kesempatan itu, Muzani sempat berbicara soal kenaikan biaya haji Rp 69 juta yang terlalu berat bagi rakyat.
Rakerda DPD Gerindra Lampung itu diadakan pada Senin (30/1/2023). Rakerda ini dihadiri lebih dari 2.000 kader Gerindra mulai dari ranting, PAC, DPC, dan relawan, serta simpatisan Partai Gerindra se-Provinsi Lampung.
Muzani awalnya menyampaikan Provinsi Lampung harus jadi basis suara Prabowo dan Gerindra di Pemilu 2024. Namun, menurut Muzani, semangat perjuangan untuk memenangkan Prabowo pada 2024 tidak hanya berhenti sampai di situ.
"Perjuangan kita tidak akan pernah surut karena apa yang kita perjuangkan adalah kebaikan. Karena kami meyakini memperjuangkan kebaikan tidak boleh merasa lelah, apalagi merasa kalah. Karena kekuasaan yang kita perjuangkan dengan menjadikan Prabowo Presiden Gerindra menang sejak awal kita niatkan untuk membela rakyat miskin, orang-orang lemah, dan terpinggirkan," kata Muzani.
Kemudian, Muzani mengatakan untuk memperbaiki nasib rakyat miskin dan orang-orang terpinggirkan hanya bisa dibela oleh kekuasaan. Salah satu wujud nyata Partai Gerindra untuk membela rakyat, kata dia, yakni dengan meminta pemerintah mengkaji kembali rencana kenaikan ongkos naik haji (ONH) Rp 69 juta.
"Sebagai bentuk kesungguhan dari Partai Gerindra ingin terus bersama rakyat dalam usia 15 tahun kami ingin memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Baru-baru ini misalnya Kementerian Agama menyampaikan kenaikan biaya ongkos naik haji (ONH) menjadi Rp 69 juta untuk calon jemaah haji reguler. Menurut kami jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan biaya haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat," ujar Muzani.
"Rakyat yang sekarang membayar ONH umumnya orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka adalah orang-orang kecil, seperti pedagang bakso, tukang ojek, guru honorer yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabungkan dalam ONH. Jadi, kalau ONH naik menjadi 69 juta rasanya masih terlalu tinggi. Itu sebabnya Fraksi Gerindra di Komisi VIII meminta untuk berunding lagi dengan pemerintah guna membicarakan masalah ini sehingga masyarakat yang sudah menabung ONH tidak mengurungkan niatnya untuk berhaji," tambah Wakil Ketua MPR itu.
Muzani mengatakan partai politik adalah wadah menempa bagi calon-calon pemimpin mendatang. Untuk itu, dia memastikan Gerindra akan terus belajar dari partai politik lainnya yang telah lebih dulu berkuasa untuk bagaimana melayani rakyat sebaik-baiknya dan bagaimana mengelola kekuasaan yang dimaksudkan untuk kepentingan rakyat.
"Karena itu, dalam usia 15 tahun Partai Gerindra, kami akan terus belajar menjadi partai politik yang baik dalam melayani rakyat. Berusaha menjadi partai politik yang bisa mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Kami ingin belajar dari partai politik yang sebelumnya sudah berkuasa. Kami ingin belajar dari PDIP, PKB, Gokar, PAN, NasDem, Demokrat, PPP, dan PKS. Kami merasa bahwa pembelaan terhadap orang-orang lemah harus serius. Dan Pak Prabowo mentekadkan diri bahwa jabatan presiden yang nantinya akan diraih itu dimaksudkan sebagai alat perjuangan untuk orang-orang kecil," tutur Ketua Fraksi Gerindra DPR itu.
Muzani menambahkan, mudah-mudahan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Lampung, bisa menerima Partai Gerindra dengan tangan terbuka. Dia berharap masyarakat tidak pernah menganggap Gerindra sebagai rival abadi.
"Karena sesungguhnya membangun Lampung, membangun Indonesia tidak mungkin bisa dilakukan dengan hanya satu kekuatan partai politik, melainkan harus bersama-sama sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan apa yang dicita-citakan."
Lihat juga video 'KPK Sebut Ongkos Haji Rp 69 Juta Mengejutkan Masyarakat':
