Hoegeng Awards kembali digelar tahun ini setelah sukses dengan penyelenggaraan Hoegeng Awards 2022. Akan ada lima orang penerima penghargaan Hoegeng Awards dari lima kategori yang bakal dipilih oleh lima orang Dewan Pakar.
Di Hoegeng Awards 2023, ada dua kategori tambahan yakni 'Polisi Pelindung Perempuan dan Anak' serta 'Polisi Tapal Batas dan Pendalaman'. Di tahun sebelumnya hanya ada tiga kategori yakni Polisi Berdedikasi', 'Polisi Inovatif' serta 'Polisi Berintegritas'.
Penekanan kategori Polisi Berintegritas adalah pada kejujuran dan profesionalitas dari seorang anggota polisi tersebut. Sikap sepenuhnya melayani masyarakat tanpa pandang bulu, tak membedakan status sosial menjadi poin kunci. Selain itu, ada kriteria-kriteria lainnya yang tidak kalah penting, seperti kewajaran harta, sikap antigratifikasi dan juga profesionalitas dalam bertugas.
Untuk kategori Polisi Inovatif, titik tekannya pada hasil inovasi yang dilakukan oleh seorang personel polisi. Kriteria yang masuk dalam kategori ini ditekankan kepada produk inovasi baik berupa kebijakan maupun program, dampak inovasinya, dan seberapa besar apresiasi lingkungan kerjanya ataupun masyarakat terhadap inovasi tersebut.
 Hoegeng Awards 2023 Foto: dok detikcom |
Kategori Polisi Berdedikasi menitikberatkan pada dedikasi ekstra yang diberikan anggota polisi, baik secara ekstra dalam pengabdian di dalam tugas, maupun memberikan pengabdian ekstra di luar tugas utamanya sebagai abdi negara. Penilaiannya meliputi dedikasi di dalam tugas internal, dedikasi dengan inisiatif sendiri membantu masyarakat di luar tugas dan seberapa besar apresiasi yang diberikan masyarakat kepada anggota polisi terkait.
Lalu kategori Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, yaitu anggota polisi yang memiliki aksi nyata dalam melakukan perlindungan atau pengayoman terhadap perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Perlindungan dan pengayoman yang diberikan bisa dalam bentuk perlindungan langsung, maupun dengan upaya penegakan hukum yang berpihak kepada kepentingan kelompok rentan tersebut.
Kategori terakhir, yakni Polisi Tapal Batas dan Pedalaman, merupakan kategori untuk anggota polisi yang memiliki pengabdian dan dedikasi tinggi kepada masyarakat yang ada di pedalaman maupun di daerah terluar Indonesia.
Penjaringan kandidat dimulai pada 27 Januari dan akan diumumkan di acara penganugerahan Hoegeng Awards 2023 pada 14 Juli 2023. Agenda ini bertepatan dengan peringatan meninggalnya Kapolri ke-5 almarhum Jenderal (purn) Hoegeng Iman Santoso, yang menjadi inspirasi acara ini.
Seperti Hoegeng Awards tahun 2022, sejumlah pihak di luar detikcom dan Polri dilibatkan dalam proses seleksi usulan masyarakat.
Kick off penjaringan kandidat penerima Hoegeng Awards 2023 dimulai Jumat, 27 Januari, melalui pengusulan via formulir digital. Pembaca detikcom bisa mengusulkan nama polisi yang dinilai patut jadi teladan melalui tautan ini. Ada 5 tokoh masyarakat yang dilibatkan menjadi Dewan Pakar yakni, Wakil Ketua MPR RI H. Arsul Sani, S.H., M.Si., mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., anggota Kompolnas Poengky Indarti, S.H., LL.M., Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi, dan anggota Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM.
Siapa dan bagaimana sosok mereka? Berikut ini profilnya.
1. Wakil Ketua MPR RI H. Arsul Sani, S.H., M.Si
Arsul Sani merupakan anggota Komisi III DPR Fraksi PPP dan juga Wakil Ketua MPR.
Arsul lahir di Pekalongan, 55 tahun lalu. Sejak April 2016, dia dipercaya DPP PPP menjabat sebagai Sekjen.
 Arsul Sani (Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom) |
Dia pernah mengenyam bangku pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Arsul kemudian melanjutkan pendidikan ke School of Law & Legal Practice, University of Technology, Sydney - Australia; Glasgow School of Business & Society, Glasgow Caledonian University.
Pengalaman organisasinya dimulai sejak aktivis HMI. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat HMI Fakultas Hukum UI (1985) dan Sekretaris Umum Korkom UI (1986-1987).
Politikus PPP yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah X ini telah terpilih menjadi Anggota DPR RI dua periode. Yakni periode 2014-2019 dan 2019-2024.
2. Mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.
Mas Achmad Santosa lahir di Jakarta pada 10 Maret 1956. Dia merupakan seorang praktisi hukum dengan spesialisasi hukum lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembaharuan hukum dan revolusi konflik.
Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas (1983) dan gelar Master of Laws Degree dari The Osgoode Hall Law School dari York University (1990). Ia memulai karirnya sebagai praktisi hukum pada tahun 1979. Kemudian memegang jabatan sebagai Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (1980 - 1987). Bekerja di Partnership for Governance Reform in Indonesia (2002 - 2006). Selanjutnya, pada 2006-2009, ia menjadi salah satu bagian di United Nations Development Programme/UNDP.
 Mas Achmad Santosa (dok. detikcom) |
Ia pernah menjabat Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 6 Oktober 2009 - 4 Desember 2009. Pria yang akrab dipanggil Otta ini menjadi anggota Tim Panitia Seleksi Pimpinan KPK Jilid II (2007), anggota Tim Pembaharuan kerja sama Agung dan Mahkamah Agung dan menjadi koordinator Tenaga Ahli Kejaksaan Agung saat lembaga ini dipimpin oleh Jaksa Agung Abdurahman Saleh.
3. Anggota Kompolnas Poengky Indarti, S.H., LL.M.
Poengky Indarti adalah anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020-2024.
Ia memulai kariernya dunia di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya periode 1993-2000, Poengky mendapatkan jabatan pertama pada tahun 1998 sebagai Wakil Direktur Bidang Operasioal. Selain mengabdi di LBH Surabaya, Poengky juga dikenal sebagai pengacara yang mengangkat isu-isu tentang penindasan masyarakat di Surabaya.
Pada tahun 2000, Poengky pindah ke Jakarta. Beliau melanjutkan karier di bidang yang sama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH). Poengky tetap konsisten dengan perjuangan yang telah dirintisnya, beliau mengurusi problematika dan dilema yang dihadapi oleh para buruh. Di periode 2001-2002 aktivis ini menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Perburuhan dan Fund Raising.
 Komisioner Kompolnas Poengky Indarti (dok. Istimewa) |
Poengky merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 1993. Dia melanjutkan perkuliahannya di International Human Rights Law, Northwestern University School of Law, di Chicago Amerika Serikat dengan gelar Master untuk Internasional Human Rights Law pada tahun 2003. Selama perkuliahan, ia tidak lepas tangan terhadap pekerjaan yang diemban di Jakarta, Poengky bekerja membantu KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) pada Divisi Kampanye dan Hubungan Internasional.
Pada tahun 2002 berdirilah Imparsial The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial), Poengky tercatat sebagai salah satu pendiri LSM dari 18 orang penggerak HAM lainnya. Imparsial sendiri adalah salah satu LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM di Indonesia. Kini ia adalah Anggota Kompolnas.
4. Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid
Alissa Wahid adalah Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) yang merangkul ribuan aktivis di seluruh Indonesia untuk mempromosikan dialog dan pemahaman antaragama, kemasyarakatan yang aktif, demokrasi dan hak asasi manusia.
 Alissa Wahid (Faiq Azmi/detikJatim) |
Alissa Wahid dikenal luas karena sumbangsihnya di sektor sosial, khususnya tentang multikulturalisme, demokrasi serta hak asasi manusia, dan gerakan Muslim moderat di Indonesia. Puteri Gus Dur ini kini berfokus pada pengembangan kepemimpinan untuk para pemimpin muda antaragama.
Pada 2019 ia ditunjuk oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Duta Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Alissa meraih gelar sarjana dan magister dalam bidang psikologi dari Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Alissa juga merupakan komisaris PT Unilever. Tahun lalu, Alissa juga menjadi Dewan Pakar Hoegeng Awards 2022.
5. Anggota Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM
Putu Elvina merupakan anggota Komnas HAM. Dia adalah Komisioner bidang Pendidikan dan Penyuluhan. Ia pernah mengenyam pendidikan S2 Manajemen di Universitas Internasional Batam.
 Putu Elvina (Pradita Utama/detikcom) |
Putu pernah bekerja sebagai Human Resource Officer PT Semesta Ampuh (1995-1998), konsultan MSDM (1999-2001), Human Resource Executive Banyan Tree, Bintan (2002-2007), anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Prov. Kepri, 2 periode (2007-2014) dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, 2 periode (2014-2022).
Putu juga pernah mendapatkan sejumlah penghargaan. Beberapa di antaranya seperti Australian Award Indonesia-Human Rights Leadership (2022) dan Penyuluh Hukum Berdedikasi, Menteri Hukum dan HAM (2011).
Simak Video 'Hoegeng Award Kembali Hadir pada Hari Bhayangkara 2023!':
