Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra merespons dorongan 'turun harga' dari Komisi VIII DPR sebagai komponen biaya penerbangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023. Irfan blak-blakan pihaknya tak akan mengambil untung gila-gilaan terkait ibadah haji.
"Ini masih diskusi, banyak permintaan dari anggota DPR komisi VIII untuk kita menurunkan harga. Saya mengatakan mari kita bicara. Kami sangat terbuka, karena pada akhirnya semua itu kan persoalan scoop of work dan komponen-komponen cost kita," kata Irfan usai rapat bersama Komisi VIII DPR dan Kemenag di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
"Kita bagian dari bangsa ini loh. Kita bukan ingin memanfaatkan ibadah haji untuk kepentingan meningkatkan pendapatan berlebihan, gitu, ya," imbuhnya.
Irfan mengungkapkan alasan pihaknya belum menunjukkan angka pasti soal komponen biaya penerbangan haji. Menurutnya, hal ini masih dalam proses diskusi yang terus bertahap.
"Ya karena belum pernah diminta. Ini ada tahapan dalam soal ini. Jadi, semuanya itu masih berdasarkan sinyal. Kami sering diskusi dengan Kementerian Agama. Ini kan beberapa hal yang harus kita informasikan," ujarnya.
Dia menyebutkan ada sejumlah alasan yang mempengaruhi biaya penerbangan haji. Hal ini mencakup jumlah jemaah dan embarkasi haji.
"Pertama, jumlah jemaah. Kedua, embarkasinya mana. Karena ini nanti kalau jumlah embarkasi beda sedikit aja bisa memengaruhi jumlah pesawat," kata Irfan.
Irfan lalu mengungkit proses penentuan biaya pesawat tahun lalu yang mendadak berubah menjelang keberangkatan jemaah haji tahun 2022. Dia mengatakan hal itu mau tak mau harus ditanggung maskapai.
"Terakhir, kita punya pengalaman yang enggak terlalu bagus tahun lalu. Saat ditentukan harga avtur ternyata pas pelaksanaan naik lebih dari 15%. Kita kan nggak bisa datang ke DPR lagi dan bilang salah hitung, itu kita mesti telan," tutur Irfan.
Dengan demikian, menurutnya, perlu pengecekan lagi untuk memastikan harga yang ditentukan merupakan yang terbaik bagi jemaah dan maskapai. Irfan memastikan pihaknya tak sedang mengambil untung gila-gilaan dalam penyelenggaraan haji.
"Jadi kita harus ada buffer sana sini untuk memastikan bahwa harga yang kita berikan ini memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah dan membuat kita untung. Tapi kita juga nggak mau mencari untung gila-gilaan kok," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyoroti usulan harga penerbangan haji dari pemerintah yang mencapai Rp 33 juta. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya.
"Kemarin Kemenag mengeluarkan biaya penerbangan kurang lebih Rp 33 juta, tahun lalu Rp 29 juta," kata Diah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1).
Diah mencontohkan biaya penerbangan umrah yang berkisar di angka Rp 15-20 juta. Dia mendorong harga penerbangan haji tidak jauh dari harga reguler.
"Kalau umrah penerbangannya paling pulang pergi Rp 15 juta ya kan, Rp 20 juta. Nah, bisa nggak sih kita bikin sistem yang tidak jauh lah minimal dengan harga reguler. Tetapi ya itu salah satu alasan kalau haji itu visanya nggak dibuka sehingga kalau pulang itu susah cari penumpang," tutur Diah.
(fca/dnu)
