Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama (Kemenag) menggelar rapat membahas usulan biaya haji sebesar Rp 69 juta. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan rapat ini salah satunya membahas soal penyusunan rekomendasi pihak DPR dan pemerintah menjelang kunjungan kerja (kunker) ke Arab Saudi.
Pantauan detikcom, rapat digelar di ruang rapat Komisi VIII DPR, gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2023). Hadir dalam rapat itu, antara lain Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dan Direktur Angkutan Udara Putu Eka Chayadi.
"Acara rapat kita pada hari ini nanti yang kita butuhkan berupa kesimpulan sementara, belum keputusan panja, masih kesimpulan dalam hal rekomen. Oleh karena itu, kami masih ingin mendengarkan penjelasan dari berbagai mitra kita terkait, sehingga nanti dalam perjalanan mengunjungi Arab Saudi kita bisa memperjelas titik-titik," kata Marwan mengawali rapat.
Marwan mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan dari stakeholder terkait, seperti PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia, terkait pembiayaan penerbangan. Dengan begitu, menurut dia, kedua pihak dari DPR dan pemerintah akan mendapat catatan dalam persiapan kunker ke Saudi untuk mengecek komponen biaya haji.
"Kembali lagi, kami meminta penjelasan hal-hal apa saja yang terkait dengan pembiayaan itu di Saudi. Kemudian terkait di dalam negeri, baik itu bagian dari penerbangan, seperti Angkasa Pura, Pertamina, AIRNAV, dan lain-lain. Kemudian nanti para anggota panja akan mendalami sehingga kita mendapatkan catatan rapat sebagai rekomendasi untuk perjalanan kita," ujarnya.
"Rekomendasi ini dua sasaran. Satu untuk pemerintah, kedua untuk anggota panja DPR sendiri," imbuhnya.
Politikus PKB ini mengungkit usulan biaya haji sebesar Rp 69 juta oleh Kemenag yang cukup mengejutkan. Dia menekankan pembicaraan dalam rapat berorientasi mengupayakan biaya haji yang sesuai dengan harapan masyarakat.
"Rapat kita ini sudah melalui diskusi, tetapi paling tidak kami menyampaikan berbagai harapan dari masyarakat bahwa usulan pemerintah terkait dengan pembiayaan haji ini cukup mengejutkan, maka semua pembicaraan kita ini menuju mendapatkan harga yang mendekati apa yang diharapkan masyarakat," kata Marwan.
Dia juga meminta berbagai pihak di rapat agar tidak mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan masyarakat terkait wacana kenaikan biaya haji. Dia memastikan panja biaya haji ini bakal mencari langkah yang tepat jika nantinya ada calon peserta haji yang tidak mampu melunasi biaya.
"Kami berharap bahwa tidak ada, jangan ada dulu komentar yang memberi, apa, sakit hati masyarakat. Kalau ada kalimat, umpamanya, 'Kita tetapkan harganya'. Tiba-tiba jemaah tidak bisa melunasi, 'Kami bisa mengganti dengan jemaah berikutnya'. Itu saya kira menyakitkan sekali," kata Marwan.
"Kami berpikir sekarang ini semua porsi yang akan masuk tahun ini kita berangkatkan kecuali memang hal darurat. Tapi kalau tidak mampu melunasi karena kebijakan kita, ini harus kita cari dengan cara lain," lanjutnya.
Simak juga 'Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Ma'ruf: Subsidi Sebelumnya Terlalu Besar':
