LMND: Perlu Partisipasi Warga dan BPD untuk Atasi Masalah di Desa

ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

LMND: Perlu Partisipasi Warga dan BPD untuk Atasi Masalah di Desa

Audrey Santoso - detikNews
Kamis, 26 Jan 2023 03:25 WIB
Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul (Dok LMND)
Foto: Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul (Dok LMND)
Jakarta -

Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mengatakan perlu partisipasi warga dan penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatasi masalah-masalah di tingkat desa. LMND menyebut dua hal itu diperlukan sebagai wujud demokrasi di desa.

"Sebenarnya masih banyak masalah sosial yang ada di desa. Desa perlu mendorong partisipasi warga dan penguatan lembaga BPD sebagai manifestasi demokrasi politik yang ada di desa. Karena dalam perjalanannya, desa cenderung dikomodifikasi oleh elit lokal," kata Ketua Umum LMND Muhammad Asrul dalam keterangannya, Rabu (25/1/2023).

Arsul memandang demokrasi yang tak terwujud di desa membuat elite lokal makin berkuasa. Hal tersebut, sambung Asrul, berpotensi menimbulkan masalah ketimpangan aset, akses, pendapatan, dan peluang warga desa.

"Penguasaan desa oleh elit lokal menghasilkan ketimpangan asset, akses, pendapatan, dan peluang. Banyak yang memprediksi bahwa keadaan tersebut semakin parah ketika masa jabatan kepala desa akan diperpanjang. Ini sesuatu yang debatable," ucap Asrul.

Asrul pun berpendapat elit lokal tertarik memonopoli desa lantaran selama ini pengembangan desa hanya fokus pada infrastruktur. Padahal, kata Asrul, pengembangan sumber daya manusia juga hal penting.

"Dalam pandangan kami, yang menjadi penyebab elite lokal memonopoli desa, ternyata karena besarnya porsi anggaran untuk desa yang berorientasi terhadap pembangunan infrastruktur. Praktek monopoli proyek infrastruktur yang dilakukan oleh para elite lokal menyebabkan ketimpangan yang meluas," ungkap dia.

"Kalau ingin anggaran tersebut berhasil mengatasi ketimpangan dan menghindari prilaku korup, maka harus ada perubahan paradigma pembangunan desa yang berorientasi infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia," tambah Asrul.

Dia lalu mengutip data KPK pada 2022, di mana sebanyak 686 kepala desa (kades) terjerat kasus korupsi. "KPK merilis data pada tahun 2022 bahwa terdapat 686 kepala deda yang tersangkut kasus korupsi," ucap dia.

Jika kerangka berpikir soal pembangunan tak melulu infratsruktur, tapi juga sumber daya manusia, dia yakin kehidupan di tingkat desa akan lebih maju.

"Pembangunan sumber daya manusia desa akan menjadi titik penting perubahan mendasar dalam perkembangan desa. Dengan manusia yang berpengetahuan, terdidik, dan berkebudayaan, desa akan maju dan tidak lagi dilihat sebagai wilayah yang tertinggal," jelas dia.

Simak Video: Adu Perspektif: Politik Kekuasaan Desa

[Gambas:Video 20detik]



(aud/lir)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT