.webp)
Perangkat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) demo di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Demo tersebut sempat menimbulkan macet di mana-mana.
Ribuan perangkat desa mendatangi gedung DPR sejak pukul 06.00 WIB, Rabu (25/1/2023). Polisi sampai menutup arus lalu lintas dari arah Semanggi ke Slipi lantaran massa demo memenuhi ruas Jalan Gatot Subroto depan DPR.
"Demo dari PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia). Sudah datang dari jam 06.00 WIB," kata Latif saat dihubungi detikcom, Rabu (25/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Polda Metro Jaya menurunkan 1.713 personel untuk mengamankan demo perangkat desa tersebut. Pengalihan arus diberlakukan selama demo berlangsung.
Perangkat desa menyuarakan sejumlah tuntutannya dalam demo tersebut. Salah satunya, menuntut kejelasan status kepegawaian perangkat desa.
Massa mulai berangsur membubarkan diri pada pukul 14.00 WIB. Perangkat desa membubarkan diri setelah perwakilan Komisi II dan Komisi VI DPR menemui massa yang berjanji akan memperjuangkan hak-haknya.
 Jalan Gatot Subroto hingga Polda Metro Jaya, Rabu (25/1) siang. Hal ini disebabkan karena adanya demo di depan gedung DPR/MPR. (Rifkianto Nugroho/detikcom) |
Berikut ini fakta-fakta seputar demo perangkat desa di DPR yang dirangkum detikcom:
Macet di Gatsu hingga Sudirman
Penumpukan massa di depan DPR menimbulkan kemacetan di ruas Jalan Gatot Subroto hingga Sudirman. Arus lalu lintas sempat terhambat lantaran jalan dipenuhi massa, sehingga polisi menutup lalin di depan DPR untuk mencegah kemacetan yang lebih parah.
Kemacetan juga terjadi di sekitar Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat. Banyaknya bus yang mengangkut massa yang diparkir di Jalan Gerbang Pemuda, menambah kemacetan di kawasan Senayan.
Pantauan detikcom, pukul 09.30 WIB, Rabu (25/1/2023), kepadatan lalu lintas terlihat di kawasan GBK atau Jalan Sudirman arah Bundaran Senayan. Kepadatan juga terjadi di arah sebaliknya.
Di Jalan Jenderal Sudirman, lalu lintas juga terpantau macet. Suara klakson terdengar sahut-sahutan.
Kepadatan lalu lintas juga terjadi sepanjang perjalanan menuju gedung DPR. Kemacetan terlihat sejak keluar dari area GBK atau tepatnya di Jalan Gerbang Pemuda. Tampak para perangkat desa yang berdemo tengah berjalan menuju depan gedung DPR.
Salah satu pengendara ojol, Imam, menyebut bahwa kemacetan terjadi mulai dari Jalan Gatot Subroto.
"Mulai dari Gatsu situ (macetnya) tadi mah saya," kata Imam ditemui di sekitar JPO Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Rabu (25/1/2023).
Pengendara ojol lainnya, bernama Anwar, menduga kemacetan ini imbas dari adanya demo di depan gedung DPR. Dia juga mengatakan jarang terjadi kemacetan seperti ini di siang hari.
"Jarang siang gini macet kayak gini mah, kayaknya gara-gara demo di DPR itu," kata Anwar di lokasi yang sama.
Baca di halaman selanjutnya: tuntutan perangkat desa....
Tuntutan Demo Perangkat Desa
Perangkat desa se-Indonesia membawa sejumlah tuntutan dalam demo tersebut. Salah satunya mengenai status kepegawaian.
"Kita ingin menanyakan kejelasan status kita sebagai perangkat desa. Sampai saat ini belum ada kejelasan secara tertulis kami termasuk ASN, PNS, honorer, karyawan swasta, atau kuli, kita ndak tahu," ujar Ketua Panitia Silahturahmi Nasional PPDI Cuk Suyadi kepada wartawan, Rabu (25/1).
Suyadi menyebutkan mereka ingin mendapat payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian mereka. Selain itu, mereka menuntut penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD).
 Perangkat desa se-Indonesia demo di depan DPR (Rumondang Naibaho/detikcom) |
"Sejauh ini yang ada di unsur kepegawaian itu PNS dan P3K. Nah, kita tidak masuk di keduanya. Tuntutan kita perangkat desa dimasukkan dalam unsur kepegawaian itu," ujarnya.
Sebanyak 44.225 orang perangkat desa dari 22 provinsi di Indonesia menyuarakan pendapatnya di depan gedung DPR hari ini. Satu mobil komando juga terparkir di depan gerbang DPR.
Berbagai orator perwakilan dari berbagai daerah juga bergantian menyampaikan orasinya. Atribut aksi seperti bendera, spanduk, dan poster terlihat pada seruan aksi hari ini.
Baca di halaman selanjutnya: demo bubar setelah....
Demo Bubar usai Ditemui Anggota DPR
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dan anggota Komisi II DPR Mohammad Toha menemui massa perangkat desa yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI. Mereka berjanji memperjuangkan hak-hak perangkat desa.
"DPR janji perjuangkan hak-hak perangkat desa," kata Herman di hadapan massa perangkat desa yang berdemo di depan DPR, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Herman kemudian bercerita soal tuntutan dari para kepala desa yang telah diterima DPR. Menurutnya, tuntutan dari kepala desa juga akan dibahas bersama oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR.
"Kemarin sudah diterima Komisi II dan sudah setuju dengan tuntutan yang disampaikan. Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional dan masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan. Tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR," ucap dia.
"Kalau sudah masuk prioritas, tentu tuntutan yang menjadi harapan ini bisa kami perjuangan," sambungnya.
Setelah itu, Mohammad Toha menyampaikan hasil audiensi pihaknya dengan massa perangkat desa. Dia juga berjanji memperjuangkan tuntutan perangkat desa bersama fraksi-fraksi yang ada di DPR.
 Perangkat desa se-Indonesia demo di depan DPR (Rumondang Naibaho/detikcom) |
"Ada enam poin yang menjadi catatan yang akan kita perjuangkan bersama fraksi-fraksi yang lain di pembahasan di DPR RI, mohon doa agar ini cepat dan segera terealisasi," kata Mohammad Toha.
Enam poin tersebut ialah:
1. Masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Tidak sama dengan masa jabatan kepada desa.
2. Memasukkan poin-poin usulan. Aspirasi PPDI atau Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia ke dalam revisi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Perangkat desa yang terdiri atas kades, sekdes, kasi, kadus, bahkan RT/RW hingga karang taruna harus ditingkatkan kesejahteraannya.
4. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan dan mengelola keuangan, melakukan tata kelola dan pembangunan desa, maka harus diberikan kesejahteraan dan diperjelas statusnya.
5. Pemerintah wajib mendorong menuding dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa.
6. Diupayakan agar diterbitkan Undang-Undang Aparatur Pemerintah Desa (UU APD) untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa.
