.webp)
Massa perangkat desa, yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPR, membubarkan diri setelah ditemui anggota DPR RI. Seusai demo, sampah berserakan di depan gedung DPR RI, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (25/1/2023), berbagai sampah, seperti plastik, sisa makanan, dan kemasan minuman berserakan. Tak hanya di depan gerbang, sampah juga berserakan di ruas jalan dan trotoar.
Sebanyak 10 petugas Penanganan Prasarana & Sarana Umum (PPSU) tiba di lokasi tepat setelah massa demo membubarkan diri. Mereka menyapu dan memunguti sampah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain sampah, atribut demo seperti spanduk, bendera juga ditinggalkan digeletakkan begitu saja di lokasi. Pada pukul 15.50 petugas telah selesai membersihkan sisa sampah yang sempat berserakan.
Demo Perangkat Desa
Sebelumnya, demo para perangkat desa ini menyebabkan kemacetan di Jalan Gatot Subroto dan jalan lain di sekitar DPR. Kemacetan terjadi sejak pagi tadi dan dikeluhkan banyak warga.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dan anggota Komisi II DPR Mohammad Toha menemui massa perangkat desa yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI. Mereka berjanji memperjuangkan hak-hak perangkat desa.
"DPR janji perjuangkan hak-hak perangkat desa," kata Herman di hadapan massa perangkat desa yang berdemo di depan DPR, Jakarta, hari ini.
Herman kemudian bercerita soal tuntutan dari para kepala desa yang telah diterima DPR. Menurutnya, tuntutan dari kepala desa juga akan dibahas bersama oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR.
"Kemarin sudah diterima Komisi II dan sudah setuju dengan tuntutan yang disampaikan. Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional dan masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan. Tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR," ucap dia.
"Kalau sudah masuk prioritas, tentu tuntutan yang menjadi harapan ini bisa kami perjuangan," sambungnya.
 Kondisi di depan gedung DPR RI pascabubar demo perangkat desa, Rabu (25/1/2023). (Rumondang Naibaho/detikcom) |
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Tuntutan Perangkat Desa
Perangkat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menuntut terkait kejelasan status kepegawaian perangkat desa. Suyadi menyebutkan mereka ingin mendapat payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian mereka.
"Kita ingin menanyakan kejelasan status kita sebagai perangkat desa. Sampai saat ini belum ada kejelasan secara tertulis kami termasuk ASN, PNS, honorer, karyawan swasta, atau kuli, kita ndak tahu," ujar Ketua Panitia Silahturahmi Nasional PPDI Cuk Suyadi kepada wartawan, siang tadi.
Selain itu, mereka menuntut penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD). Sebanyak 44.225 orang perangkat desa dari 22 provinsi turut dalam demo ini.
"Sejauh ini yang ada di unsur kepegawaian itu PNS dan P3K. Nah, kita tidak masuk di keduanya. Tuntutan kita perangkat desa dimasukkan dalam unsur kepegawaian itu," ujarnya.
