.webp)
Ricky sempat optimis bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya, akan mendapat ganjaran atas dugaan penipuan dan penggelapan uang nasabah. Ricky adalah salah satu korban KSP Indosurya, yang setia mengawal proses hukum KSP Indosurya hingga diadili di meja hijau.
Namun hari ini keyakinan Ricky bertepuk sebelah tangan. Ricky dan korban KSP Indosurya lainnya harus menyaksikan hakim melepaskan Henry Surya dari jerat hukum pidana.
"Keputusan hari ini adalah keputusan yang sangat aneh," kata Ricky kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Jakbar), Jalan Letjen S Parman Nomor 71, Slipi, Palmerah, Jakbar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ricky menuturkan keanehan yang dimaksud ialah saat hakim membacakan vonis, yang menurutnya dengan suara tak lantang atau tak jelas. Hal itu membuat Ricky bertanya-tanya.
"Keputusan hari ini bukan saja penonton yang tidak mendengar, teman-teman wartawan yang hadir hari ini juga tidak mendengar dengan jelas. Bahkan jaksa yang duduk paling dekat dengan majelis hakim pun juga tidak dapat mendengar apa yang diputuskan oleh majelis hakim," kata Ricky kepada wartawan," ucap dia.
 Foto: Bos Indosurya, Henry Surya (sebelah kiri). (Silvia Ng/detikcom) |
"Itu menjadi satu teka-teki hingga saat ini, apa saja yang dibacakan," imbuh Ricky.
Dia pun mengaku telah melayangkan protes ke majelis hakim. Dia meminta putusan atas Henry Surya dibacakan ulang dengan tegas dan jelas.
"Tapi tidak dihiraukan," ucap dia.
Korban KSP Indosurya lainnya memang nampak langsung mengekspresikan kekecewaannya pada hakim. Mereka menyoraki hakim.
"Hakim membela penipu," ucap salah satu korban.
Simak juga video 'Petinggi Indosurya Divonis Bebas, Mahfud Dorong Kejagung Naik Banding':
Simak selengkapnya vonis hakim terhadap Henry Surya di halaman berikutnya.
Bahkan ada yang menduga Henry Surya memberikan sejumlah imbalan kepada hakim agar terbebas dari tuntutan jaksa. "Henry Surya bayar!" ujar salah satu korban lainnya.
Mereka meluapkan kekecewaan sambil meninggalkan ruang sidang. Korban lainnya pun menyinggung soal keadilan lewat poster yang mereka bawa.
"Di mana keadilan bagi para korban?" demikian isi poster tersebut.
"Tersangka Indosurya perampok 15 triliun bebas. Di mana keadilan bagi negeri ini?" demikian isi poster lainnya.
Bunyi Vonis Henry Surya
Terdakwa Henry Surya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Henry Surya dinilai melakukan perbuatan perdata dalam kasus ini.
"Mengadili, menyatakan Terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata," ucap Hakim Ketua Syafrudin Ainor di PN Jakbar.
Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim lalu memerintahkan Henry agar segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan dibacakan.
"Membebaskan Terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama," ujar hakim.
"Memerintahkan agar Terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan," sambung hakim.
Simak reaksi JPU selengkapnya di halaman berikutnya.
Atas putusan ini, jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut.
"Tidak hanya saya (yang kecewa), yang 23 ribu orang, dari korban. Nah sekarang kita kalau ditanya apa upayanya? Saya bilang kasasi, karena jalan prosedur hukum begitu," ujar Koordinator Tim JPU Syahnan Tanjung kepada wartawan.
Tuntutan Jaksa
Henry Surya sebelumnya dituntut 20 tahun bui dan denda Rp 200 miliar subsider 1 tahun kurungan. Henry Surya dihadirkan secara virtual dalam persidangan ini.
"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia," kata jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).
 Foto: Terdakwa Henry Surya jalani sidang vonis kasus penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Henry Surya divonis lepas. (Agung Pambudhy/detikcom) |
Jaksa meyakini Henry melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menilai hal-hal yang memberatkan Henry Surya salah satunya Henry telah menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para korban sebesar Rp 16 triliun.
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 1 tahun kurungan," terang jaksa.
"Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Henry Surya bersama-sama dengan saksi June Indria dan Suwito telah menimbulkan kerugian kepada banyak korban yang mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan jumlah yang sangat signifikan dan, apabila ditotal, kurang lebih sebesar Rp 16.017.770.712.843," tambah Jaksa.
Simak selengkapnya terkait kasus KSP Indosurya di halaman sebelumnya.
Kasus Indosurya
Kejaksaan Agung menyebut korban dari kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan KSP Indosurya sebanyak 23.000 orang. Total kerugian para korban mencapai Rp 106 triliun.
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana, saat konferensi pers di Kejagung pada Rabu (28/9/2022), memastikan jumlah kerugian yang dialami korban tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia. Selain Henry Surya, ada pula tersangka lain di kasus ini yang dilepas hakim, yaitu Junie Indira.
"Kerugiannya yang berdasarkan LHA PPATK Indosurya mengumpulkan dana secara ilegal sebanyak Rp 106 triliun, ini kasus yang menarik perhatian nasional karena kerugian sepanjang sejarah, belum ada kerugian Rp 106 triliun yang dialami masyaarakat Indonesia," ucapnya.
Henry Surya dkk disangkakan melanggar Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 2 juncto Pasal 10 Undang-Undang RI tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang RI tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
