Mahfud Ungkap Usul Kenduri Awali Kunjungan Jokowi ke Korban Kasus HAM Berat

ADVERTISEMENT

Mahfud Ungkap Usul Kenduri Awali Kunjungan Jokowi ke Korban Kasus HAM Berat

Ilham Oktafian - detikNews
Minggu, 22 Jan 2023 15:53 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian kementerian seperti pengesahan KUHP, penanganan kasus Ferdy Sambo, penyelesaian kasus HAM masa lalu, hingga perkembangan keamanan di Papua.
Mahfud Md (Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengunjungi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut kunjungan tersebut menunggu inpres dikeluarkan.

"Semua langkah untuk merealisasikan rekomendasi Tim PPHAM akan dituangkan dulu di dalam Inpres kepada 19 menteri dan lembaga nonkementerian," kata Mahfud saat dihubungi detikcom, Minggu (22/1/2023).

Mahfud menerangkan inpres tersebut bakal berisi instruksi yang lebih spesifik terkait upaya pemerintah dalam penyelesaian HAM berat di masa lalu. Termasuk rencana Jokowi mengunjungi para korban.

"Inpres akan berisi instruksi yang lebih spesifik kepada setiap kementerian dan lembaga nonkementerian. Inpres akan dilengkapi dengan Keppres tentang Tim pemantau agar setiap program dalam melaksanakan Instruksi Presiden dapat terkendali dalam timeline dan materinya," imbuhnya.

"Jadi soal bentuk kick off implementasi dan kunjungan-kunjungan Presiden dan Pemerintah ke berbagai tempat, termasuk di luar negeri, menunggu arahan dengan Inpres dan Keppres tersebut," tambahnya.

Mahfud menambahkan Inpres bakal diterbitkan dalam waktu dekat. Diharapkan, dalam dua bulan ke depan pemerintah bakal mulai melakukan kunjungan pada para korban, baik di dalam maupun luar negeri.

"Direncanakan dalam dua bulan ke depan kita sudah akan kick off," jelasnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan kunjungan tersebut bisa saja diawali dengan acara kenduri maupun zikir bersama. Kegiatan akan disesuaikan dengan spesifikasi daerah.

"Ada usul agar kick off implementasi tersebut dimulai dengan kenduri dan dzikiran nasional sesuai dengan spesifikasi kasus dan daerahnya," kata Mahfud.

Meski begitu, terkait teknis kunjungan itu belum final dan belum dikomunikasikan ke para korban. Menurutnya, hal itu bakal dibahas lagi dengan kementerian lain.

"Belum. Yang mengadakan acara ke korban-korban yang di luar negeri masih akan diolah oleh Kemko Polhukam bersama Menlu dan Menkum-HAM," jelasnya.

Selengkapnya di halaman berikut

Simak Video: Soal Pelanggaran HAM Berat, Jokowi Minta Kementerian Tindaklanjuti

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT