Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) merasa prihatin karena masih adanya beberapa pihak yang bersikap dan menilai keliru peran para ulama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Khususnya, jasa para ulama dan dai.
Padahal menurut HNW, NKRI yang sering digembar-gemborkan harga mati oleh beberapa pihak itu adalah buah dari perjuangan ulama juga. Ia melanjutkan NKRI yang menjadi cita-cita Indonesia dan merdeka pada 17 Agustus 1945, sesungguhnya bisa dilihat dari lahirnya Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS sendiri merupakan hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949.
Sejak saat itu, Republik Indonesia hanya menjadi salah satu di antara 16 negara bagian. RIS dipimpin oleh presiden Soekarno dan Perdana Menteri Moh. Hatta. Undang-undang dasarnya bukan lagi UUD 45, melainkan menggunakan UUD RIS dan parlemennya adalah DPR RIS.
"Pidato Moh. Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi di hadapan DPR RIS pada 3 April 1950, yang dikenal dengan istilah mosi integral itulah tonggak mengembalikan Indonesia kembali menjadi NKRI. Dan alhamdulilah pidato itu diterima oleh DPR RIS, dan kemudian disetujui oleh Presiden dan PM RIS, Soekarno dan Moh. Hatta," ujar HNW dalam keterangannya, Minggu (22/1/2023)
"Sejak itu NKRI terlahir lagi dan diproklamirkan secara resmi pada upacara bendera 17 Agustus 1950. Upacara tersebut menandai kembalinya NKRI, dan itu berkat perjuangan Natsir, politisi muslim, ulama pejuang dan juru dakwah yang kondang," imbuhnya.
Hal ini disampaikannya saat ia menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para pendakwah yang tergabung dalam Ikatan Da'I Indonesia (Ikadi). Acara tersebut berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (21/1). Selain HNW, ada satu pembicara lain yang ikut menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Dialog Kebangsaan dengan tema Peran dan Kontribusi Da'i Dalam Kemajuan Bangsa, yaitu Guru besar UIN Jakarta yang juga Ketua Dewan Syuro Ikadi Ahmad Satori Ismail.
HNW menyebut salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, seperti yang tercantum pada alinea pertama pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah menghapuskan penjajahan di atas dunia, termasuk membela perjuangan Palestina. Sikap itu sudah menjadi jati diri para tokoh bangsa dan umat Islam, bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Hal itu dibuktikan oleh KH. Hasyim Asy'ari yang mengumpulkan para ulama dan menfatwakan keharusan membela bangsa Palestina melawan penjajajahn Israel pada 1938.
"Para ulama bukan hanya menghimbau dan mendoakan. Tetapi KH. Abdul Wahab Hasbullah, ulama, pengusaha dan jagoaan silat, menfatwakan pentingnya mendukung Palestina dengan menyumbang dana. Tidak aneh jika kemudian pada 1944 sebelum proklamasi, Muhamad Amin AL-Husaini, Mufti Palestina dalam perjuangan di Jerman mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan, ini tentu tak lepas dari dukungan Indonesia kepada Palestina sejak 1938," beber HNW.
Selain itu, momentum perjuangan ulama membela bangsa dan negara, menurut HNW, harus terus diingat dan disebarluaskan. Termasuk oleh para dai dan ulama, dan karenanya para juru dakwah dan ulama penting mendapat informasi yang utuh dan benar soal ini.
Apalagi, kata HNW, saat ini muncul indikasi mengaburkan sejarah perjuangan para ulama, dengan mengatakan Palestina bukan urusan Indonesia, tetapi persoalan dunia Arab. Padahal PBB saja mengakui bahwa soal kemerdekaan Palestina bukan hanya masalah orang Arab.
"Mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka dengan kiprah para ulama dalam perjuangan membela tanah air, adalah relasi yang tidak terbantahkan. Catatan ini harus dijaga, dan disosialisasikan juga, agar bangsa Indonesia senantiasa mengingat perjalanan sejarahnya. Apalagi, terbukti ada upaya untuk mengaburkan sejarah bangsa Indonesia oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ucap HNW.
Dalam konteks dukungan bangsa Indonesia terhadap Palestina, menurut Anggota DPR RI Dapil Jakarta II meliputi luar negeri, Jakarta Pusat dan Selatan, sudah dilakukan sejak presiden pertama yang kemudian dilanjutkan oleh presiden selanjutnya, termasuk oleh Presiden Joko Widodo. Semuanya memberikan dukungan, pembelaan dan bantuan terhadap Palestina.
Sementara itu, Ahmad Satori Ismail menuturkan peran dan kontribusi ulama membangun bangsa sudah jelas. Terlebih jika memperhatikan peran yang dimiliki ulama sebagai pendidik bangsa, yaitu mempersiapkan pribadi muslim yang soleh dan solehah.
Ahmad menambahkan para dai juga berkewajiban, memelihara, mengembangkan, mengarahkan dan memberdayakan potensi yang ada untuk memperoleh ridho Allah SWT.
"Tugas dai sebagai mobilisator dan organisator, tidaklah mudah. Seorang dai harus mampu meningkatkan ketakwaan, dengan cara menyampaikan ajaran Islam yang indah dan membuat. Memunculkan dan mengembangkan kesadaran Islam, bahwa setiap orang memiliki tanggungjawab, untuk menjadi muslim dan muslimah yang kaffah," tandasnya.
