.webp)
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke ruangannya seusai sesi pengarahan presiden di Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2023. Jokowi dan Prabowo berbincang-bincang di ruangan kerja Menhan.
"Setelah pengarahan, Presiden dan Menhan menuju mobil rantis melewati ruang kerja Menhan. Pak Menhan mengajak Presiden untuk meninjau ruangannya dan berbincang-bincang," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Rabu (18/1/2023).
Setelah itu, Jokowi dan Prabowo menjajal kendaraan operasional Maung buatan Pindad. Prabowo mengendarai langsung kendaraan Maung itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari ruangan ini, Presiden dan Menhan berjalan bersama menuju mobil rantis," ujar Bey.
Arahan Jokowi di Rapim Kemhan
Dalam arahannya di Rapim, Jokowi meminta Kemhan menyampaikan informasi intelijen secara cepat. Informasi itu, menurut Jokowi, bisa digunakan untuk menentukan langkah mitigasi atas kejadian yang sudah diketahui sebelumnya.
"'Pak, ini hati-hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini'. Jangan sudah kejadian saya baru diberitahu, sekali lagi informasi intelijen menjadi sangat vital," Jokowi dalam arahannya pada Rapim Kemhan Tahun 2023 seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
 Jokowi dan Prabowo (Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden) |
Jokowi menjelaskan, informasi intelijen merupakan sebuah kunci untuk menentukan langkah preventif di tengah situasi global yang tidak stabil. Atas hal itu, Jokowi meminta Kemhan bisa mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan.
"Saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, bisa mengorkestrasi dari informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang kita punya di mana-mana," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi mengatakan Indonesia mempunyai sejumlah sumber informasi intelijen pertahanan dan keamanan. Jokowi menyatakan informasi intelijen tersebut dapat bersumber dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Ini harus diorkestrasi agar menjadi sebuah informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif," imbuh Jokowi.
Simak juga 'Jokowi Prioritaskan Pengesahan UU Perlindungan PRT yang 19 Tahun Mandek':
