Menko Polhukam Mahfud Md meminta masa Orde Baru yang mampu bangkit dari krisis 1966 dijadikan pembelajaran. Termasuk menjadikan kejatuhan masa Orde Baru akibat korupsi, otoritarianisme, hingga mafia hukum sebagai pelajaran.
"Kita harus bisa belajar dari Orde Baru, bagaimana hebatnya Orde Baru itu bangkit dari tahun '66 karena ketika ekonomi sedang terpuruk, Angkatan Darat yang berkuasa pada saat itu mengeluarkan resolusi dari hasil seminar di Bandung yang menyatakan kalau ingin membangun ekonomi nomor 1 adalah stabilitas politik," kata Mahfud di Rakornas Kepala Daerah, di SICC, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
"Sehingga waktu itu tata politik dilakukan kepastian hukum mulai dibangun ekonomi tumbuh. Sampai akhirnya mendapat pujian dari berbagai dunia di bidang pangan mendapat penghargaan dari Badan Pangan Dunia. Pertumbuhan ekonominya termasuk dua negara besar yang mencapai 7 lebih, yaitu RRT dan Indonesia, yang lainnya di bawah itu. Itu di zaman Orde Baru," imbuhnya.
Meski demikian, kata Mahfud, masa Orde Baru juga jatuh secara tragis. Sebab, lanjutnya, di dalam pembangunan stabilitas politik itu, tumbuh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Jatuhnya Orde Baru juga tragis di tahun '98 karena apa? Di dalam proses pembangunan stabilitas politik itu tumbuh secara pelan-pelan otoriterisme (otoritarianisme) dan KKN korupsi kolusi dan nepotisme. Sehingga ketika terjadi resesi pada tahun '97 fundamental ekonomi kita lemah, politik kita juga yang semula sangat hegemoni dilawan kemudian oleh rakyat jatuh. Nah kita harus belajar dari itu apa yang terjadi di zaman Orde Baru itu," paparnya.
Mahfud lantas memaparkan 'dosa-dosa' Orde Baru. Pertama, maraknya mafia pengadilan. Mahfud Md mengungkapkan bahwa saat itu pengadilan, polisi, dan jaksa bisa dibeli. Dia pun meminta hal itu untuk tidak diulang.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
