.webp)
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong keberadaan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDNAS) 2022-2028 yang akan dikukuhkan pada 26 Januari 2023 mendatang. Hal ini agar pembangunan desa bisa dikerjakan dengan optimal, khususnya sebagai penyambung tangan dari masyarakat kepada pemerintahan desa.
"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa, merupakan mitra kritis dan strategis yang harus saling melengkapi dalam melaksanakan pembangunan di desa," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (16/1/2023).
"Mengingat BPD sebagai lembaga formal punya peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, dan kesejahteraan warga desa, hingga mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan BPD harus mampu merumuskan indikator kinerja untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa. Karenanya, setiap anggota BPD mesti senantiasa meningkatkan kapasitas SDM dan inovasi, sehingga bisa menghindari disharmonisasi antar BPD dan pemerintah desa.
"Dalam APBN 2023, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Setiap desa bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar," jelasnya.
"Pemanfaatannya harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu dibutuhkan BPD dan pemerintahan desa yang seiring sejalan tanpa melupakan prinsip check and balances antar keduanya," tambahnya.
Kemudian, Bamsoet menerangkan pemanfaatan dana desa juga harus diatur agar fleksibel. Hal ini agar selain bisa digunakan untuk bantuan permodalan kepada BUMDes dan dana operasional pemerintahan desa. Dana desa juga bisa digunakan untuk mendukung berbagai program pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah program tersebut di antaranya menggerakkan sektor ekonomi kreatif masyarakat desa, menggerakkan sektor pertanian yang menjadi keunggulan desa, hingga memaksimalkan potensi sektor energi baru terbarukan desa.
"Sebagai contoh, desa memiliki peran strategis dalam menangkal krisis pangan. Mengingat produsen pangan, yaitu petani yang tinggal di desa mencapai 35,94 juta jiwa. Proporsi penduduk desa juga mencapai 71 persen dari populasi penduduk Indonesia. Artinya, produsen dan konsumen pangan sebagian besar tinggal di pedesaan," ucapnya.
"Jika BPD dan pemerintah desa bisa saling menguatkan, tidak mustahil melalui pemanfaatan dana desa yang digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran, bisa menjadikan desa sebagai benteng penjaga pertahanan kedaulatan pangan, energi, hingga finansial," pungkasnya.
Sebagai informasi, perwakilan ABPEDNAS yang hadir antara lain, Penasehat Amriyati Amin, Pengawas Ella Nurlaela, Ketua Umum Indra Utama, Sekjen Deden Syamsuddin, serta Wakil Ketua Umum Hengkie dan Tundra Meliala.
(fhs/ega)
