.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat khusus untuk membahas proses pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat. Nantinya tiap Kementerian dan lembaga akan diberi tugas sesuai dengan fungsinya.
"Dalam waktu dekat ini, Presiden atau kabinet akan melakukan rapat khusus bicara soal ini (proses pemulihan korban pelanggaran HAM berat) dan nanti akan dibagi tugas oleh presiden. Menteri A melakukan rekomendasi nomor sekian atau jenis pemulihan nomor sekian, menteri B nomor sekian, menteri C nomor sekian, LPSK nomor sekian dan seterusnya kita dibagi tugas dan diberi target waktu," kata Mahfud melalui keterangan video kepada wartawan, Kamis (12/1/2023).
Mahfud menuturkan pemerintah juga akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi proses pemulihan hak korban agar bisa berlangsung sesuai dengan mekanisme. Nantinya, kata Mahfud, satgas khusus itu akan melaporkan semua proses, dari pelaksanaan hingga pemenuhan pemulihan korban pelanggaran HAM berat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan dibentuk Satgas untuk mengawal ini. Melapor kepada Presiden Satgas ini setiap pelaksanannya, perkembangannya problemnya apa, lapor kepada presiden sampai ini terpenuhi," tuturnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyampaikan Satgas khusus akan berkantor di Kemenko Polhukam. Sementara untuk anggota satgasnya akan diusulkan kepada presiden terlebih dahulu.
"Satgas disepakati berkantor di Polhukam, meskipun ini seharusnya di kantor Menkumham tapi di sana banyak sekali kerjaannya, tapi nggak papa karena ini hanya bentuknya koordinasi. itu pun nanti kita usulkan alternatif pembanding kepada presiden siapa orangnya dan tempatnya di mana untuk mengawal ini," imbuhnya.
Simak Video 'Sesal Hingga Janji Jokowi Usai Akui Adanya Pelanggaran HAM Berat':
(dek/dnu)
