Pimpin Rapat Reformasi Birokasi, Ma'ruf Tekankan Mal Pelayanan Publik Digital

Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). Ma'ruf meminta percepatan pembangunan mal pelayanan publik (MPP) berbasis digital.

"Pada rapat koordinasi KPRBN yang pertama di tahun 2023 akan membahas pembangunan percepatan mal pelayanan publik berbasis digital," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Mansury, serta pejabat dari kementerian dan lembaga terkait.

Ma'ruf mengatakan, hingga 2022, mal pelayanan publik baru terbangun di 103 kabupaten/kota dari total 514 atau sekitar 20 persen sehingga sisanya masih menjadi pekerjaan rumah.

"Seperti diketahui bahwa sampai akhir Desember 2022 telah berdiri 103 MPP 20% dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Pekerjaan rumah kita menyisakan 80% atau 411 MPP yang harus kita buat karena target kita di 2024 itu sudah 100% MPP," tutur dia.

Baca juga: Wapres Ma'ruf Bertemu Ketua Baznas dan YARSIS, Ini yang Dibahas

Ma'ruf meminta percepatan ini segera dilakukan. Sebab, tahun ini telah memasuki tahun politik.

"Jadi memang sudah masuk tahun politik tentu menyedot energi dan perhatian pemerintah daerah," jelasnya.

Baca juga: Heboh Bendera Partai Ummat, Ma'ruf: Tak Boleh Kampanye di Tempat Ibadah

Ma'ruf juga meminta ada terobosan-terobosan yang dibicarakan dalam rapat ini sehingga berbagai kendala dapat dihadapi.

"Hari ini kita bertemu untuk menemukan langkah konkret dan terobosan-terobosan dalam mempercepat pembentukan MPP khususnya pembangunan MPP digital," sebut dia.

"Untuk mengatasi kendala yang dihadapi baik di level pusat, daerah terkait juga kekurangan talenta SDM digital di daerah, masih banyak yang belum terisi," imbuhnya.

Lebih lanjut Ma'ruf menyebutkan mal pelayanan publik digital menjadi tulang punggung pelayanan publik. Dia ingin pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik.

"MPP digital yang berbasis teknologi informasi mesti menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat. Ini komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan meningkatkan iklim investasi," sebutnya.

Simak juga 'Ganjar Targetkan 100 Persen Mal Pelayanan Publik di Jateng':

[Gambas:Video 20detik] (lir/knv)