KAMMI: Penyidikan Tunggal di UU PPSK Bertentangan dengan KUHAP!

ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

KAMMI: Penyidikan Tunggal di UU PPSK Bertentangan dengan KUHAP!

Audrey Santoso - detikNews
Senin, 09 Jan 2023 07:17 WIB
Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Rivai (Dok KAMMI)
Foto: Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Rivai. (Dok KAMMI)
Jakarta -

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) turut mengkritik Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU PPSK). KAMMI menyoroti Pasal 49 undang-undang tersebut yang menerangkan penyidikan atas tindak pidana di sektor keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya. Di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Polri penyidik tunggal yang diperintahkan undang-undang," kata Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai kepada wartawan, Sabtu (7/1/2023).

Zaky menilai UU PPSK lebih cenderung kepada hukum administratif. Jika terdapat aturan terkait hukum pidana, Zaky berpendapat prosedur beracara pidana harus sesuai dengan KUHAP.

"Ranah UU PPSK ini hukum administrasi, bukan pidana. Untuk pidana, kita mengacu pada KUHAP," ucap Zaky.

Oleh sebab itu, dirinya menilai pemberian kewenangan tunggal OJK yang diatur dalam UU PPSK memiliki pertentangan berlapis dengan undang-undang yang sudah ada saat ini.

"Maka ini bertentangannya berlapis," ujar Zaky.

Dia menambahkan, kewenangan absolut yang diberikan UU PPSK pada OJK tak sesuai dengan demokrasi. "Selain itu kewenangan absolut akan membuat sebuah lembaga menjadi superior. Ini berbahaya bagi demokrasi," pungkas dia.

Sebelumnya mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, juga mengomentari pemberian kewenangan kepada OJK sebagai penyidik satu-satunya atas tindak pidana sektor jasa keuangan. Yudi menyebut kewenangan tersebut berpotensi menjadikan OJK rawan korupsi.

"Penyidikan tunggal oleh OJK, rawan korupsi. Dengan kewenangan yang sangat besar bertumpu pada satu lembaga, berpotensi terjadi abuse of power dan hal ini tentu sekali lagi akan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi," kata Yudi Purnomo lewat keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (6/1).

Bahkan KPK saja, lanjut Yudi, tidak mempunyai kewenangan penyidikan tunggal. KPK bukan satu-satunya yang punya kewenangan menyidik kasus korupsi. Kasus korupsi bisa ditangani KPK, tapi bisa juga ditangani institusi lain seperti Polri dan Kejaksaan.

"Seharusnya penyidikan sektor jasa keuangan tetap ada di institusi lain seperti kepolisian dan kejaksaan sebab maraknya kejahatan di sektor keuangan belakangan ini membutuhkan sinergi banyak institusi penegak hukum untuk memberantasnya," kata Yudi.

Seperti diketahui UU PPSK disahkan DPR pada 15 Desember 2022.

Redaksi detikcom telah meminta tanggapan ke Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengenai kewenangan penyidikan tunggal di sektor keuangan ini, namun belum mendapatkan respons.

Simak juga 'Saksikan CT Corp Leadership Forum Bersama PM Malaysia Anwar Ibrahim':

[Gambas:Video 20detik]



(aud/fjp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT