.webp)
Mahkamah Agung (MA) dalam putusan peninjauan kembali (PK) memutuskan aset kasus First Travel yang sebelumnya disita untuk negara dikembalikan ke jemaah. First Travel selaku pihak yang mengajukan PK mengapresiasi putusan MA itu.
"Kami sih apresiasi ini dikabulkan, cuma kalau detailnya apa yang dikabulkan dan pertimbangan seperti apa tentu belum bisa jawab, karena belum dapat kami putusan," kata pengacara pihak First Travel, Boris Tampubolon, kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).
Boris menyebut pihaknya baru mengetahui mengetahui putusan PK ini dari sistem informasi MA. Sehingga, pihak pengacara belum bisa merespons lebih jauh mengenai putusan ini. Tim pengacara juga belum berkomunikasi dengan bos First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan alias Siti Nuraida Hasibuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah poin-poin apa yang dikabulkan juga kita belum tahu, karena kalau dari memori PK kita, permintaan kita itu kan intinya ada 2, satu membebaskan atau melepaskan Andika dan Anniesa karena ini bukan perbuatan pidana melainkan perdata, yang kedua meminta aset itu dikembalikan kepada pemohon PK untuk nantinya dibayarkan atau dikembalikan kepada jemaah," kata dia.
Boris menyebut pihak First Travel mengajukan PK agar aset dikembalikan kepada jemaah. Dia menyebut negara tidak dirugikan dalam kasus ini.
"Jadi semangatnya di situ, dan itu juga waktu itu alasan kami kenapa mau untuk bantuan Andika dan Anniesa, First Travel. Artinya walaupun kami di pihak First Travel tapi ada kepentingan masyarakat yang kita cover, yang kita bela di situ. Sehingga ini bisa menjadi preseden baik ke depan untuk perkara menyangkut uang masyarakat harus dikembalikan ke masyarakat, dikembalikan ke yang berhak, jangan dirampas atau disita untuk negara, karena nggak ada urusan negara, itu bukan uang negara," jelasnya.
"Nggak ada negara dirugikan dan nggak ada urusan negara di sini, ini murni urusan First Travel dengan jemaah," imbuhnya.
Mengenai putusan PK yang mengukuhkan vonis penjara kepada bos First Travel, pihak pengacara menghormati putusan itu. Boris menyinggung satu poin pada pengajuan PK sudah terkabul.
"Ya kalau memang begitu putusannya kita hormati. Yang jelas salah satu poin yang kami mintakan PK adalah agar aset dikembalikan ke yang berhak dan itu dikabulkan. Artinya kami sudah cukup berhasil. Karena itu alasan dan semangat kami mengajukan PK ini agar aset itu bisa dikembalikan ke yang berhak, bukan dirampas negara," tutur dia.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Simak juga Video: Puluhan Jemaah Haji Furoda Kena Tipu, Bos Travel Jadi Tersangka!
