.webp)
Penjelasan Pemprov DKI
Pemprov DKI memberikan penjelasan atas berkurangnya jumlah titik sebaran Jakwifi. Anggaran yang berkurang menjadi alasan utama di balik pengurangan titik Jakwifi.
"Bukan dihilangin. Saya ulangi, titik Jakwifi itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Artinya karena pengurangan anggaran, jadi kuantiti berkurang. Seharusnya misal di tiap RW ada tiga, kita tetap pertahankan ada akses poin internet di masing masing RW, minimal satu," kata Raides saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Raides menjelaskan, dalam APBD 2023, Diskominfo mengusulkan anggaran Rp 174 miliar untuk program Jakwifi. Namun, anggaran yang disetujui hanya sebesar Rp 56 miliar.
Anggaran yang diajukan itu mulanya dialokasikan untuk 3.500 titik Jakwifi. Namun, karena adanya rasionalisasi jumlah titiknya menyusut menjadi 1.263.
"Dari usulan anggaran kita itu 3.500 titik, sesuai dengan tahun lalu itu, pas finalisasi anggaran akhirnya ditetapkan angkanya sehingga terjadi penurunan. Akhirnya 1.263 titik," jelasnya.
"Artinya gini, bukan dihapus, nggak mungkin dihapus. Pemberian wifi gratis ke warga itu kan kesetaraan bagi masyarakat," tambah dia.
Merujuk survei yang dilakukan Diskominfo pada 2021 silam, sekitar 56% warga memanfaatkan Jakwifi untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 60,9% pada Maret 2022.
"Kemudian di masa peralihan pandemi ke endemi tahun kemarin, bulan November terjadi penurunan 27,5 persen. Sehingga selebihnya 50,7 persen itu digunakan oleh masyarakat untuk hiburan, cari informasi," terangnya.
Selanjutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi berkala layanan Jakwifi pada pertengahan tahun 2023 mendatang. Meski titiknya berkurang, Raides memastikan akses Jakwifi tetap ada di masing-masing RW di wilayah Jakarta.
"Selama 12 bulan akses internet masyarakat tetap ada. Jadi semua titik di masing masing RW itu tetap ada, cuman berkurang, bukan berarti nggak ada," tegasnya.
Legislator Minta Anggaran Penambahan Dicoret
Perihal anggaran Jakwifi ini, anggota DPRD DKI Jakarta, Syarifudin, sebelumnya meminta anggaran penambahan titik JakWifi dihapus dalam RAPBD 2023. Syarifudin menyebut masyarakat tak mengetahui program ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Syarifudin saat mengikuti rapat pembahasan RAPBD 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/11/2022).
"Saya rekomendasi pimpinan, terkait JakWifi dari sejak awal program ini diluncurkan sampai sekarang saya minta data foto di mana-mana aja nggak ada. Tiap saya turun, nggak ada yang tahu tuh masyarakat apa program Jakwifi. Jadi, penambahan dari tahun 2023 saya rekomendasi dihapus aja pimpinan," kata Syarifudin.
Politikus Gerindra itu mengusulkan alokasi anggaran penambahan JakWifi dialihkan untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, hal tersebut lebih dibutuhkan masyarakat.
"Mending dialihkan ke BLT BBM ke masyarakat yang kurang. Itu aja, pimpinan," tegasnya.
Syarifudin mengatakan program JakWifi awalnya ditujukan untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah akibat COVID-19. Dia menilai sekolah saat ini sudah menggelar pembelajaran tatap muka sehingga tak perlu lagi tambahan titik JakWifi.
"Sekarang sekolah udah 100 persen masuk. Jadi daripada mubazir, ngapain titiknya ditambah," jelasnya.
(knv/knv)
