Rapat Paripurna DPRD Depok dalam rangka pembukaan masa sidang pertama tahun 2023 diwarnai demo di Ruang Paripurna DPRD, Kota Depok, Jawa Barat. Demo tersebut dilakukan lantaran masyarakat mengkritik jumlah anggota DPRD yang menghadiri rapat tersebut kurang dari setengah jumlah anggota.
"Warga, masyarakat, ini sudah geram sebenarnya terhadap oknum-oknum anggota Dewan yang memang tingkat kehadirannya sangat rendah. Dan ini tadi, dari 50 anggota Dewan yang hadir hanya 22 artinya apa 50% tidak hadir," kata Ketua LSM Kasno kepada wartawan di gedung DPRD Depok, Jawa Barat, Senin (2/1/2023).
Kasno menyampaikan akan meminta data terkait anggota DPRD yang absen dalam rapat tersebut. Dia akan memastikan benar atau tidaknya bahwa anggota tersebut sakit hingga tidak dapat menghadiri rapat.
"Kalau memang ada yang sakit, kami akan mengecek nanti meminta data kepada BKD maupun Ketua DPRD maupun Sekwan nanti kita minta 'mana buktinya'. Kita akan cek benar nggak bahwa anggota ini benar sakit, apa obat apa yang diberikan oleh dokter tersebut," kata Kasno.
Dia juga mengatakan, jika benar anggota berpura-pura sakit lantaran tidak menghadiri rapat, menurutnya, anggota tersebut telah melakukan pembohongan publik. Dia tidak segan melaporkan hal itu ke polisi.
"Kalau memang artinya mereka melakukan pembohongan publik, termasuk yang tidak ikut paripurna tapi mengaku ikut Zoom Meeting, yang tidak sakit tapi ngakunya sakit, akan kami laporkan ke polisi bahwa perbuatan pembohongan publik," tegas Kasno.
Meski tidak dihadiri setengahnya jumlah anggota DPRD, rapat tersebut tetap dilanjutkan. Kasno berharap anggota DPRD ke depannya dapat jauh lebih baik dalam melayani masyarakat bukan menurun.
"Tetap dijalankan. Karena itu, memang sudah teragenda bahwa paripurna harus dilaksanakan hari ini tapi kesadaran dari oknum-oknum anggota Dewan ini kami harap ke depannya jauh lebih baik, bukan tambah menurun untuk melayani warga masyarakat atau melayani rakyat gitu," tutup Kasno.
(maa/maa)