Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan tahun ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan ratusan sertifikasi halal. Jumlah ini terhitung selama 2022.
"Selama 2022, MUI berhasil menyidangkan 105.326 laporan pelaku usaha. Alhamdulillah seluruh laporan yang masuk, dapat dituntaskan seratus persen, tanpa ada tunggakan. Dan dapat dituntaskan dalam rentang waktu sesuai UU, tuntas di bawah tiga hari," ujar Niam dalam acara Laporan Tahunan Komisi Fatwa MUI yang bertajuk 'Peran MUI dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal' di kantor MUI, Kamis (29/12/2022).
Ahli hukum Islam UIN Jakarta ini menjelaskan jumlah tersebut berdasarkan permohonan pembahasan sidang halal, baik dari jalur LPH maupun dari jalur pernyataan pelaku usaha. Angka tersebut 100 persen dari hasil pengajuan pada 2022, per 28 Desember 2022, tanpa ada tunggakan satu pun.
"Sementara, kapasitas MUI Pusat dalam melaksanakan sidang penetapan halal jauh di atas angka 105.326. Pelaksanaan sidang penetapan halal MUI di Tahun 2022 ini baru menggunakan 2 persen dari riil kapasitas yang dimiliki MUI. Jumlah permohonan tersebut, masih longgar untuk dilayani di tingkat Pusat. Sementara itu, MUI sudah menyiapkan perangkat untuk pelaksanaan sidang fatwa di MUI Provinsi, dan secara bertahap di MUI kabupaten/kota," katanya.
Menurut Niam, data ini sekaligus menjawab spekulasi serta anggapan bahwa MUI tidak memiliki kapasitas dalam upaya percepatan sertifikasi halal terhadap produk pangan, yang berjumlah kurang lebih 64 juta produk. Niam menuturkan data MUI menunjukkan, kapasitas sidang penetapan kehalalan produk di Komisi Fatwa MUI selama setahun mencatat lebih seratus juta laporan, dengan rincian untuk di MUI Pusat sebanyak 5.040.000 laporan dengan 73 anggota Komisi Fatwa yang dibagi dalam 14 panel.
Sementara itu, MUI provinsi di 34 provinsi memiliki kapasitas sidang sebanyak 30.600.000 laporan dan MUI kabupaten/kota memiliki kapasitas sidang sebanyak 72.000.000 laporan.
"Ini sebagai hasil konsolidasi kelembagaan dan perbaikan tata kelola untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. Namun, hingga akhir tahun ini, baru 100 ribu produk yang masuk. Mengapa? Ya karena mampet di hulunya. Kesadaran pelaku usaha juga belum tinggi, sehingga banyak fasilitasi yang tidak terserap. Anggaran PEN untuk lebih 300 ribu pelaku usaha, terserah tidak lebih 100 ribu," tegasnya.
Target 1 Juta Produk Tersertifikasi Halal di 2023
Sementara itu, Plt Sekretaris BPJPH, Chuzaeimi Abidin, mengatakan tahun 2023 pihaknya menargetkan satu juta produk untuk disertifikasi halal. BPJH meminta MUI bersiap.
"Target yang ditetapkan untuk 2023 sebanyak 1 juta produk. Kami mengucapkan terima kasih atas support yang luar biasa dari MUI dalam penyelenggaraan sidang-sidang fatwa yang tidak kenal lelah. Dukungan MUI sangat kami rasakan. Sinergi ini sangat penting dalam percepatan sertifikasi halal," ujar Chuzaeimi.
Chuzaeimi menyebut tahun 2022 seharusnya memperoleh alokasi anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal melalui dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) sejumlah 324 ribu pelaku usaha. Namun, hingga akhir tahun ini belum sampai 100 ribu.
"Salah satu kendalanya adalah kesulitan mencari pelaku usaha yang mau mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal," katanya.
Baca juga: Bolehkah Muslim Merayakan Tahun Baru Masehi? |
Menanggapi target dari BPJH itu, MUI pun menyatakan siap. MUI mengatakan akan mendukung jumlah target itu.
"Kami dari awal sangat support terhadap upaya percepatan sertifikasi halal. Dan kapasitas MUI Pusat saja, berdasarkan pengalaman Tahun 2022 ini, per tahun kapasitas MUI Pusat mencatat 5,04 juta produk. Dengan demikian, satu juta produk yang ditargetkan, kapasitas MUI baru terpakai 20 persen dari total kapasitas," pungkas Niam.
Dalam acara ekspose laporan tahunan MUI 2022 hadir pula Wakil Ketua Komisi Fatwa Abdurrahman Dahlan, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Sulhan, Plt Sekretaris BPJPH Chuzaeimi Abidin, Direktur LPH PT Surveyor Indonesia Efrinal, Direktur LPH PT Sucofindo Agus Suryanto, Direktur LPH LPPOM MUI Muslih, Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) Saiful Anwar, Founder Halal Corner Aisha Maharani, dan para pemangku kepentingan halal.
(zap/isa)