Sentilan Sana-sini soal Rencana Tarif KRL Khusus Orang Dianggap Kaya

KRL Beroperasi sampai Jam Berapa? Cek Jadwal KRL di Sini — Ilustrasi (Foto: kai.id)

Jakarta -

Wacana tarif kereta rel listrik (KRL) dinaikkan bagi mereka yang dianggap kaya menjadi sorotan dari berbagai pihak. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta untuk memperjelas kriteria tersebut.

Diketahui pemerintah melalui Kemenhub menyebut tak akan ada kenaikan tarif KRL Commuter Line tahun depan. Akan tetapi ada penyesuaian sistem untuk pembayaran.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan jika hal ini dilakukan agar subsidi bisa tepat guna. Dia menyebutkan akan ada penyesuaian pada tarif KRL Commuter Line untuk orang-orang kaya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah nggak naik sampai 2023, tapi nanti pakai kartu, jadi yang sudah berdasi nanti bayarnya lain, sampai 2023 average tidak akan naik," jelas dia, Rabu (28/12).

Sementara itu, direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan nantinya tarif KRL akan sesuai dengan kemampuan penumpang. Dia menyebutkan akan digunakan data Kemendagri.

"Jadi yang kaya akan bayar sesuai harga aslinya, cuma yang kurang mampu akan dapat subsidi. Memang tidak akan naik cuma subsidi jadi tepat sasaran," imbuh dia.

Pemerintah kini masih menimbang data untuk digunakan nantinya. Misalnya data Kemendagri atau data terpadu di Kementerian Sosial.

Wacana kebijakan ini lantas menjadi sorotan, salah satunya Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Nilai Perlu Uji Coba Dulu

Ma'ruf menilai wacana kebijakan ini perlu diuji coba. Sehingga, akan diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki.

"Implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya. Sebab, satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu dicoba implementasinya, dipaskan, sehingga nanti ada hal-hal yang perlu diperbaiki," kata Wapres Ma'ruf Amin di Istana Wapres Jakarta, seperti dilansir Antara, pada Kamis, (29/12/2022).

Diketahui, selama ini tarif KRL disubsidi pemerintah, dan hanya satu harga untuk semua penumpang. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat pada 2021 realisasi subsidi tarif pengguna KRL mencapai Rp 2,14 triliun.

"Karena ini suatu ide yang ingin diterapkan dalam rangka 'cross subsidy', pemerintah akan melakukan uji coba terlebih dahulu," ungkap Wapres.

Bagi Wapres, wacana yang dilempar oleh Menhub bertujuan untuk terjadinya subsidi silang.

"Idenya kan memang baik, supaya yang kuat itu menolong yang lemah dan memang pembebanan itu supaya juga disesuaikan dengan daya pikulnya, istilahnya 'cross subsidy', yang kuat membantu yang lemah, itu idenya sudah betul," tambah Wapres.

Simak Video: Wapres Soal Tarif KRL 'Orang Kaya' Akan Naik: Perlu Uji Coba

[Gambas:Video 20detik]

Kemenhub Diminta Perjelas Kriteria

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Kemenhub memperjelas kriteria 'orang kaya' yang dimaksud.

"Kriterianya (orang kaya tarif lebih mahal) itu perlu diperjelas, mengenai masalah mungkin tarifnya lebih mahal dengan fasilitasnya lebih daripada yang tarif sebelumnya," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Dasco menyebut perbedaan kenaikan tarif KRL bagi mereka yang mampu perlu dikonfirmasi lagi. Apakah kenaikan tersebut juga dibarengi membaiknya fasilitas transportasi itu.

"Saya pikir nanti kita memang perlu perjelas, mungkin yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan itu baru sekilas saja. Jadi kita perlu perjelas kriterianya apa, memang yang dimaksud ada perbedaan tarif dan juga perbedaan misal fasilitas. Karena tentunya, kalau fasilitas berbeda, ya tentu tarif berbeda," ujar Dasco.

"Bahwa kemudian itu yang berbeda agak lebih mahal, ya itu nanti komisi teknis akan coba tanyakan kepada menteri setelah kita selesai reses," imbuh dia.

Harus Tepat Sasaran

Senada dengan Dasco, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Sudewo, menyoroti kriteria 'orang kaya' yang dimaksud terkait kenaikan tarif KRL.

"Kriterianya harus jelas, yang dikatakan kaya itu yang seperti apa dan referensinya dari mana, itu harus jelas. Maka perlu kehati-hatian. Kalau sampai implementasinya itu tidak tepat, bisa menimbulkan kegaduhan," kata Sudewo kepada wartawan, Kamis (29/12/2022).

Sudewo menilai pembedaan tarif diterapkan agar penggunaan subsidi tepat sasaran. Namun ia menyoroti data bantuan yang kerap kali tak akurat, bahkan salah sasaran.

"Jangan sampai salah milih orang, nanti yang tidak mampu dikatakan mampu, yang mampu diperlakukan tidak mampu. Ini jadi persoalan," tutur Sudewo.

"Karena selama ini, program padat karya berupa bantuan langsung semacam subsidi, ini yang menjadi persoalan krusial soal data, data itu belum tentu akurat karena tidak ter-update. Persiapannya matang dulu," imbuhnya.

Halaman 1 2 3

Selanjutnya