.webp)
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan akhir tahun 2022. Sejumlah permasalahan menjadi sorotan F-PDIP sepanjang tahun 2022 ini, mulai dari buruknya drainase kota hingga krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah Kota Jakarta.
Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono awalnya menyebut di tahun ini Jakarta berada di masa transisi lantaran pergantian kepemimpinan dari Gubernur Anies Baswedan ke Pj Gubernur Heru Budi Hartono. Karena itu, PDIP meminta agar Heru Budi fokus menuntaskan persoalan pokok Ibu Kota.
"Maka kita teruskan pada transisi kepemimpinan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Heru Budi Hartono. Ini paling utama sampai dengan bulan Desember ini, bulan Oktober, November, Desember, tiga bulan belum penuh. Nah, ini yang perlu kita dorong F-PDIP mendorong pada Pak Heru Budi untuk fokus pada persoalan pokok Jakarta," kata Gembong di Lantai 8 Ruang F-PDIP di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (28/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Persoalan pertama adalah mengenai pengentasan banjir. F-PDIP menekankan agar Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Heru Budi fokus menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi hingga akhir Desember mendatang. Bahkan, bisa terjadi melebihi prediksi.
"Jangan-jangan kita prediksi akhir Desember, ternyata sampai Januari. Tapi ini lah prediksi, ini yang bisa diantisipasi, artinya Pemprov DKI Jakarta harus mampu melakukan antisipasi secara maksimal dalam menghadapi cuaca ekstrem," jelasnya.
Selain itu, PDIP juga menyoroti kondisi banjir rob yang kerap melanda bagian pesisir Kota Jakarta. Meskipun Heru Budi perlu waktu menuntaskan masalah banjir rob di Jakarta, PDIP mendorong agar pembangunan tanggul laut segera dirampungkan.
"Banjir rob tentunya dalam waktu tiga bulan nggak mungkin bisa diselesaikan. Dan tanggul itu nggak mungkin dalam tiga bulan atau setahun bisa selesai. Tapi mau tidak mau ini harus dikerjakan, pak harus harus fokus untuk bisa mengeksekusi pembangunan tanggul," ujarnya.
Gembong juga berbicara mengenai buruknya drainase kota Jakarta. Dia meminta agar Heru juga memerhatikan kondisi drainase kota saat ini yang sudah tua.
"Persoalan utama Jakarta kaitan pengentasan banjir adalah soal drainase kota kita yang sangat buruk. Ini juga perlu Pak Heru untuk drainase kota kita," ucapnya.
Kemudian, PDIP mengkritisi cakupan air bersih yang selama lima tahun terakhir angkanya tak mengalami kenaikan, yakni hanya 65,85%. Atas hal ini, PDIP mendorong agar cakupan air bersih di Kota Jakarta dapat meningkat setahun ke depan. Ditambah lagi, saat ini swastanisasi air telah berakhir.
"Artinya per 1 Februari 2023, pelayanan air bersih sudah 100 persen ditangani BUMD Pemprov DKI Jakarta. Artinya kita harus betul-betul Jakarta harusnya menjaga kedaulatan air bersih untuk warga Ibu Kota," jelasnya.
"Jadi cakupan dari 65,85 persen di tahun 2023 akhir ya harus ada penambahan. Masa lima tahun enggak nambah persentase jangkauan? Karena pihak ketiga enggak kunjung bekerja. Jadi pihak ketiga hanya mengeruk keuntungan, tapi dia tidak menjalankan kewajiban," tambah dia.
Berikut 6 isu yang menjadi sorotan F-PDIP sepanjang 2022:
1. Pengentasan kemiskinan yang tidak optimal
2. Cakupan air bersih di DKI Jakarta
3. Akses kesehatan yang merata
4. Percepatan program penanggulangan banjir
5. Kualitas udara di DKI Jakarta masih buruk
6. Praktik intoleransi di sekolah negeri.
Lihat juga video 'Pengamat soal Jokowi Curhat Kerap Dikambinghitamkan: Rakyat Sedang Kritis':
