.webp)
Ketua KPK Firli Bahuri disebut-sebut memaksa penyelidik untuk menaikkan status dugaan korupsi Formula E Jakarta ke tahap penyidikan. Lantas, bagaimana kata KPK?
Isu Firli Bahuri muncul dalam Koran Tempo yang terbit pada Jumat (23/12) lalu. Disebutkan bahwa Firli memaksakan tim KPK untuk meningkatkan status Formula E ke penyidikan tanpa adanya tersangka.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri merespons hal tersebut, menyebut hal itu sebuah kekeliruan. Menurutnya, dugaan kasus korupsi Formula E ini dilakukan dengan sistem penyelidikan terbuka, sehingga menaikkan status ke penyidikan tidak bisa dipaksakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami ingin tegaskan, kalau kemudian ada pihak-pihak yang membangun opini bahwa ini dipaksakan, ini keliru, begitu ya. Karena, ini adalah penyelidikan secara terbuka," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (27/12/2022).
Ali menjelaskan saran dan masukan pimpinan KPK sendiri merupakan hal yang wajar dalam proses ekspose atau pengungkapan kasus. Sebab, pimpinan KPK memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukannya dalam setiap proses perkara yang tengah diusut.
"Ketika memberikan masukan, saran, diskusi, interaktif di dalam proses ekspos itu hal yang biasa dan lumrah," ujar Ali.
Dia menyebut sejatinya proses penyelidikan KPK dengan sistem terbuka ini dapat dilakukan secara berulang-ulang. Oleh karena itu, lanjut Ali, KPK tak mungkin memaksakan suatu perkara itu naik menjadi penyidikan.
"Tidak mungkin dipaksakan, kalau kemudian tidak ada alat buktinya, ya tidak mungkin dipaksakan tersangkanya," sebutnya.
Sebab, kata Ali, KPK sendiri juga bakal mempertanggungjawabkan setiap perkara yang tengah diusutnya di pengadilan. Sehingga, isu yang berkembang itu merupakan suatu kekeliruan.
"Karena pada gilirannya akan dipertanggungjawabkan di depan Dewan Pengawas, di depan penuntutan, dan persidangan secara langsung. Kan akan disampaikan di sana terbuka," tutup Ali.
Perkembangan Penyelidikan Formula E
Diberitakan sebelumnya, KPK mengungkap sejumlah kendala saat menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ajang balap Formula E di Jakarta. Salah satunya ialah sulitnya memanggil saksi dari Formula E Operation (FEO).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada sela acara penutupan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022. Alex mengatakan pihaknya tak bisa memaksa saksi dari pihak FEO untuk datang dalam proses penyelidikan.
"Kita belum bisa minta bantuan ke SFO (Serious Fraud Office) ke KPK Inggris karena kedudukan FEO-nya itu di sana kalau nggak salah, untuk meminta dokumen atau meminta supaya yang bersangkutan dipanggil untuk diklarifikasi," kata Alex kepada wartawan di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (11/12/2022).
Selain itu, dia menyebut pihaknya tak bisa melakukan upaya paksa penggeledahan di tahap penyelidikan. Salah satunya melakukan penggeledahan di JakPro.
"Kita lakukan geledah di JakPro aja nggak bisa, di penyelidikan, lo, ya, nggak bisa," jelasnya.
Oleh karena itu, Alex memandang sejatinya pemanggilan saksi dalam proses penyelidikan itu masih bersifat sukarela atau volunteer saja. Sebab, menurut dia, KPK tak bisa memaksa pihak yang dipanggil itu untuk datang memberikan keterangan.
"Jadi, tahap penyelidikan kita memanggil calon saksi itu sifatnya masih volunteer sebetulnya. Apalagi kalo pihak swasta, dia nggak datang, kita nggak bisa apa-apa. Makanya itu susahnya di tingkat penyelidikan," ucapnya.
