.webp)
Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan entry briefing di awal kepemimpinannya sebagai Panglima TNI. Dia menyampaikan 7 poin pokok di depan para pejabat tinggi (pati) TNI.
Entry Briefing Panglima TNI digelar di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/12) dan diikuti Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Pejabat Utama Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan Pangkotama TNI.
"Saya harapkan kita ke depan dapat melaksanakan tugas dengan solid, bersinergi dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di dalam visi saya di dalam fit and proper test yang lalu maupun dari pengarahan Bapak Presiden kemarin," kata Yudo seperti dilihat di akun Instagram Puspen TNI, @puspentni, Kamis (22/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengajak segenap prajurit TNI sebagai komponen utama pertahanan untuk terus meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara secara tulus dan ikhlas.
"Saya ingin mengajak seluruh prajurit TNI untuk secara tulus ikhlas terus meningkatkan pengabdian kita sebagai Komponen Utama Pertahanan negara dalam mempertahankan kedaulatan serta keutuhan negara yang sangat kita cinta bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.
Yudo Margono mengungkapkan bahwa TNI yang berasal dari rakyat, bagian dari rakyat, dan berjuang untuk rakyat akan selalu berpedoman kepada kebijakan pemerintah. TNI harus berpegang pada visi dan misi pembangunan nasional yang telah dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Dalam entry briefing itu Laksamana TNI Yudo Margono kembali menegaskan visi dan misinya sebagai Panglima TNI yaitu TNI Patriot NKRI seperti yang disampaikannya pada saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Anggota Komisi I DPR pada Jumat (2/12) lalu.
Tercatat ada 7 hal pokok penekanan Yudo kepada peserta entry briefing Panglima TNI tersebut. Pertama, pengabdian tulus ikhlas dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, teguh berpedoman Pancasila, UUD NRI 1945, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI. Kedua, SDM Prajurit TNI Patriot NKRI yang unggul. Ketiga, pertajam naluri tempur dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dalam konsep Operasi Gabungan (Opsgab). Keempat, TNI pengayom dan membantu masyarakat. Kelima, wujudkan reformasi birokrasi di lingkungan dan kultur organisasi TNI. Keenam, tanamkan nilai-nilai keprajuritan. Dan ketujuh, stop arogan, TNI harus tegas namun tetap humanis dan disegani.
Minta Kesigapan Tinggi TNI
Yudo mengatakan kesiapan operasional satuan-satuan TNI harus dapat menjamin kedaulatan negara dan keutuhan negara. Untuk itu, TNI harus memiliki kesigapan dan kesiapan yang tinggi untuk digerakkan ke seluruh wilayah Indonesia.
Dia mengatakan kalau semula masih membutuhkan hitungan hari, saat ini kekuatan gelar TNI harus mampu dalam hitungan jam.
"Artinya kesiapan prajurit dan, alutsistanya untuk membantu dalam melaksanakan operasional dan membantu masyarakat maupun dalam menegakkan kedaulatan TNI harus bisa cepat digerakkan," tegasnya.
Dia menjelaskan kunci untuk mencapai kesigapan dan kesiapan secara cepat adalah pembinaan atau pemeliharaan alutsista juga menjadi yang utama, sehingga mudah dapat digerakkan. Selain itu, Prajurit TNI di manapun bertugas harus juga berperan serta dan selalu hadir untuk membantu kesulitan rakyat terutama saat terjadi bencana alam.
Selengkapnya di halaman berikut
"Terima kasih kepada para Komandan-Komandan Satuan di daerah, para Pangdam, Danrem, Danlantamal, Danlanud yang sudah sigap dan cepat dalam menanggapi tanggap darurat, seperti kemarin yang terjadi di Cianjur, terima kasih Pangdam Jawa Barat yang telah dengan cepat bergerak," ucapnya.
Dua mengingatkan para Pangkotama, Komandan Satuan tidak perlu harus menunggu perintah Panglima TNI apabila di daerahnya terjadi bencana, namun segera lakukan tindakan cepat untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana. Sehingga siapa yang terdekat mungkin dari Koramil, Posal (Pos Angkatan Laut) atau mungkin dari Satuan Radar (Satrad), setempat dapat langsung menggerakkan anggota TNI untuk membantu kesulitan masyarakat.
"Saya kira nanti kita ubah tidak perlu harus menunggu perintah dari Panglima TNI untuk tanggap darurat. Siapa yang cepat melihat harus gerak dulu, nanti baru ditindaklanjuti dengan telegram atau perintah dari Panglima TNI," katanya.
Dia juga mengatakan perlu peningkatan kesiapan operasional di dalam pelaksanaan penegakkan kedaulatan. Kedaulatan dan hukum menjadi yang utama di dalam kesiapan operasional. Untuk itu, penguatan konsep operasi gabungan dalam setiap tugas-tugas TNI sebagai komponen utama pertahanan negara masih perlu menguatkan konsep operasi TNI yang selalu berbentuk gabungan.
"Hal ini saya harapkan bukan hanya sekedar menjadi slogan semata atau pun sekedar bergabung, namun harus tergabung secara utuhnya sesuai tugas pokok TNI sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Untuk itu, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan harus lebih berperan dalam melaksanakan tugas-tugas TNI baik OMP maupun OMSP di masa mendatang. Selaras tersebut, kesiapan kesigapan operasional TNI yang tinggi harus didukung dengan kesiapan Alutsista yang siap tempur," jelasnya.
Konsep operasi gabungan yang termasuk di dalamnya operasi gabungan terpadu ini selalu menjunjung tinggi sinergitas dengan Polri, komponen pemerintah setempat, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah. Untuk ini kedepan kita lebih berdayakan Kogabwilhan baik Kogabwilhan I, II III.
"Nanti ke depan Kogabwilhan akan diberdayakan sesuai dengan tugas dan kerjanya. Untuk operasi-operasi yang sifatnya gabungan TNI AD, AL, AU silakan dikendalikan oleh Kogabwilhan. Nantinya kita coba di dalam Latihan Gabungan TNI 2023, nanti akan kita rencanakan untuk Latihan Gabungan TNI di tiga Spot dengan Kogabwilhan I, II dan III," pungkasnya.
