.webp)
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) mengadakan peringatan Hari Ibu di kantor DPP PPP Jalan Diponegoro No 60 Menteng Jakarta. Acara tersebut sekaligus memberikan penghargaan kepada 3 tokoh perempuan hebat dan inspiratif dari PPP.
Mereka adalah Nyai Hj. Hizbiyah Rochim, tokoh NU yang pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta 4 periode dari fraksi PPP dan tetap istikamah hingga saat ini di PPP, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP Ermalena dan Duta Besar Indonesia untuk Kuwait Lena Maryana Mukti.
Ketua Bidang Perempuan dan Anak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wartiah mengatakan pemberian penghargaan bertujuan untuk mengapresiasi perjuangan mereka dalam membesarkan PPP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beliau adalah tokoh perempuan hebat PPP yang selama ini konsisten berjuang untuk membesarkan PPP. Sekaligus juga menjadi panutan serta tauladan bagi kader perempuan muda PPP seluruh Indonesia," sebut Wartiah dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12/2022).
Anggota DPR RI ini menjelaskan perempuan punya peranan penting dalam kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia. Karena itu Hari ibu bagi perempuan Indonesia termasuk hari yang istimewa.
"Dilihat dari sejarahnya, Hari Ibu lahir bermula ketika diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama kali pada tanggal 22-25 Desember 1928. Ini sebagai upaya perempuan dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan Indonesia," jelas Wartiah.
Dikatakannya, Bidang perempuan dan Anak DPP PPP akan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) perempuan PPP se-Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka mengonsolidasikan kekuatan perempuan PPP.
"Mudah-mudahan dengan semangat kita ini serta dengan kekuatan do'a dan partisapasi penuh para ibu-ibu PPP seluruh Indonesia dapat memenangkan PPP pada pemilu 2024 mendatang," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama Waketum PPP Arsul Sani menyebut Hari Ibu adalah penghormatan perjuangan kaum perempuan dalam keluarga, dalam masyarakat dan bernegara.
"Perempuan punya peranan penting dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, sebab itu hari ibu menjadi milestone (batu loncatan) kaum perempuan kerana kiprahnya di keluarga, masyarakat dan negara," jelas Wakil Ketua MPR RI ini.
Dikatakannya, tugas PPP adalah bagaimana perempuan itu bisa menuju kesetaraan. Namun tidak keluar dari ajaran dan syariat Islam.
"Alhamdulillah PPP mendapat apresiasi yang luar biasa dari kalangan pegiat politik perempuan karena dari 2 kader PPP yang jadi Dubes salah satunya diisi oleh perempuan yaitu Lena Maryana Mukti Dubes untuk Kuwait," tuturnya.
Dia pun berharap ke depan kaum perempuan tidak lagi mengalami kekerasan seksual. Hal inilah yang mendorong PPP untuk mengusulkan RUU PKS menjadi RUU TPKS, agar dalam perancangan perundang-undangan tidak menabrak syariat Islam.
"Itulah peran yang dijalankan oleh PPP di parlemen, Meskipun 19 kursi namun PPP bisa mewarnai dalam pembuatan undang-undang," terangnya.
Kemudian PPP sebagai partai Islam punya tantangan untuk memenuhi keterwakilan perempuan tidak hanya sekadar di kepengurusan DPP, DPW,DPC, dan daftar calon legislatif (caleg), tetapi punya tugas untuk menyiapkan caleg jadi bukan hanya jadi caleg.
"Sekarang PPP di DPR RI hanya 19 kursi dan PPP punya keterwakilan 5 perempuan. Untuk pemilu 2024 minimal PPP harus kembali ke posisi 2014 yaitu mendapatkan 39 kursi, ini tantangan yang harus dijawab oleh kader PPP seluruh Indonesia," ungkap Arsul Sani.
Sementara Sekjen PPP Arwani Thomafi berpesan kehebatan perempuan atau seorang ibu harus menjadi sumber inspirasi dan spirit PPP dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Dalam konteks elektoral peran perempuan punya posisi penting dalam strategi pemenangan pemilu. Spirit kasih sayang, spirit kelembutan dan spirit power dari seorang ibu harus dikontekstualisasikan di PPP dalam pemilu 2024 mendatang," jelas dia.
Dia pun mendorong Bidang Perempuan dan Anak agar turun langsung guna memastikan stok perempuan hebat ada dalam daftar list caleg PPP. Karena waktu yang tersedia tidak banyak sebab itu harus segera menyiapkan sosok perempuan hebat dari semua daerah.
"Dan jika potensi dari internal belum mencukupi tentu cepat untuk mencari potensi tokoh perempuan yang ada di daerah tersebut. Datangi dan ajak untuk menjadi caleg dari PPP," ungkapnya.
Saat ini ia mendengar kalau muncul 2 gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) pertama adalah terkait daerah pemilihan. Kemungkinan dapil akan berubah karena diberikan kewenangan ke KPU.
"Kedua terkait proporsional terbuka dan tertutup. Namun apapun keputusannya PPP sudah pernah mengikuti kedua sistem tersebut dan PPP sudah berhasil melewatinya," tukasnya.
(akn/ega)
