Berdasarkan informasi yang diterima detikcom, Selasa (20/12/2022), pertemuan sudah dimulai dan sedang berlangsung. Adapun pertemuan dilakukan secara tertutup.
"Pertemuan sekarang akan dilakukan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kememdagri, Agus Fatoni, saat dihubungi pada pukul 16.08 WIB.
Pada pertemuan ini turut hadir Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan, Dirjen Migas dan Karo Keuangan Kementerian ESDM, Gubernur Riau dan jajarannya, Pemerintah Kepulauan Meranti. dan Kemendagri.
Untuk diketahui, sebelumnya Bupati Meranti Muhammad Adil sempat melayangkan protes kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait masalah pembagian dana bagi hasil (DBH) yang dinilai terlalu kecil. Bahkan, Adil sempat menyebut pegawai Kemenkeu berisi iblis atau setan.
Protes ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru, Kamis (8/12) lalu. Adil menilai jumlah penerimaan DBH tidak sebanding dengan yang dibutuhkan di Meranti.
Adil kala itu menyebutkan jatah DBH yang diperoleh daerahnya sebagai produsen minyak naik sedikit padahal harga dan produksi minyak di sana terus naik hingga daerahnya menjadi penduduk termiskin se-Provinsi Riau.
Kemarahan Adil kepada pemerintah pusat itu sampai melontarkan rencananya melepaskan Kabupaten Kepulauan Meranti dari Indonesia mengingat daerah ini dekat dengan Selat Malaka dan Malaysia.
Adil melontarkan kalimat itu karena ia mengaku sudah mencoba mengajukan protes ke Kemenkeu, tapi sulit ditemui dan dirinya juga sudah sering mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta audiensi.
(idn/idn)