.webp)
Kondisi Indonesia pada tahun depan masih akan penuh tantangan, terutama di bidang politik hingga ekonomi. Namun, semua itu bisa dihadapi jika etika publik dari para pengambil kebijakan berhasil ditegakkan.
Tantangan yang dihadapi Indonesia ini dibahas dalam diskusi publik bertajuk 'Ngopi dari Sebrang Istana: Merangkum 2022', di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Minggu (18/12). Awalnya, Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyoroti segelintir elite politik yang terus mengucapkan ide-ide tak etis di depan publik dengan mengatasnamakan menjunjung tinggi demokrasi.
"Ketua MPR bicara soal tiga periode, dengan alasan untuk memancing ide. Apa boleh secara hukum? boleh. Tapi apakah patut diucapkan oleh pemimpin lembaga tinggi negara? seharusnya, tidak," ujar Sudirman Said dalam keterangan yang dibagikan kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, wacana tiga periode yang digelindingkan segelintir elite politik dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ia berharap, ide-ide liar seperti itu dihentikan pada 2023.
"Tahun depan itu, pemilu harus kita gunakan sebagai jalan mengembalikan kepatutan. Publik etik. Kita punya banyak orang cerdas untuk mengembalikan publik etik yang saat ini sudah tergerus," ucap Sudirman.
Diskusi tersebut turut dihadiri pengamat politik Siti Zuhro, pengamat ekonomi Ninasapti Triaswati, pengamat hukum/pegiat HAM Asfinawati, deputi BAZNAS Arifin Purwakananta dan artis Ronal Surapradja.
Kemudian, senada dengan Sudirman Said, Siti Zuhro menegaskan kehidupan sosial politik Indonesia pada tahun depan tak akan stabil jika segelintir elite pejabat masih mengedepankan kepentingan kelompok di atas hajat rakyat. Oleh sebab itu, pilpres 2024 harus melahirkan pemimpin baru yang paham hukum dan bisa mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
"Tahun 2023 sudah diprakondisikan di 2022. Pertanyaannya, negeri ini ada gak, sih, yang mengurus? Mengapa sejak 2019 sampai sekarang, rakyat merasa tidak pasti memulu. Politik yang tidak stabil, mengapa nuansa kompetisi begini banget, tidak jelas dan terbelah," ucap Siti.
Siti juga menyayangkan ucapan Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang menggelindingkan wacana penambahan 2 tahun masa jabatan presiden Joko Widodo. Menurut dia, hal tersebut sangat melukai rakyat.
"Ini apa? sinyal mengadu domba ini. Cara-cara Orde Baru sepertinya ingin ditumbuhkan lagi," katanya.
Kemudian, Ninasapti menguatkan pendapat Siti dan Sudirman dari sisi ekonomi. Menurut Nina, tidak ada alasan untuk menunda pemilu atau pilpres sekali pun karena tidak ada hal yang mendesak. Menurut dia, perekonomian Indonesia pada 2023 tetap akan tumbuh di atas 4 persen.
"Jadi bukan resesi, karena tidak akan minus. Kalau melambat, iya. Kita di lingkungan akademis dan para ekonom sepakat, Indonesia tahun depan tidak akan resesi. Asalkan, beberapa pekerjaan rumahnya diselesaikan," kata Ninasapti.
"Oleh karena itu, kita perlu pemimpin berikutnya yang paham akan kondisi global. Faktor internal bisa kita atasi jika pemerintah mau memotong anggaran yang tidak perlu. Kalau itu tidak dilakukan, maka utang bertambah," lanjut dia.
Sementara itu, Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menuturkan diskusi khusus tutup tahun kali ini dihelat dengan semangat menjaga optimisme. Optimis bahwa pemilu 2024 tak akan ditunda, dan yakin masih ada orang-orang dengan integritas tinggi dan beretika yang pantas untuk jadi presiden Indonesia yang kedelapan.
"Pembelahan penundaan pemilu hanya ada di media sosial. Di dunia nyata, sama sekali tidak ada pembelahan. Yang anehnya, saat pejabat bilang pembelahan itu ada, seolah menegaskan pemerintah gagal mengimplementasikan sila ke-3, persatuan Indonesia," ujar Hensat.
Simak juga 'Jurus Tepis Miskin di Tahun 2023':
