.webp)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti LHKPN pejabat DKI Jakarta yang memiliki puluhan bidang tanah. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta KPK langsung mengklarifikasi kepada pejabat yang bersangkutan.
"Saya kira data ini kurang lengkap. Apakah LHKPN meningkat dan tidak wajar setelah menjabat dan sebagainya. Perlu dibandingkan dengan data sebelumnya. Lalu PPATK juga bisa memberi masukan," kata Gilbert kepada wartawan, Minggu (18/12/2022).
Gilbert menilai KPK hanya bermain isu soal oknum pejabat DKI Jakarta yang memiliki puluhan bidang tanah itu. Gilbert menyebut harusnya KPK bisa menggali asal-usul aset itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau begini, KPK hanya bermain isu seperti periode yang lalu. Tidak baik untuk institusi sekelas KPK. Mereka memiliki akses untuk menggali asal usul uang masuk," jelasnya.
Gilbert juga menanggapi KPK yang menyebut ada Dirjen di Kementerian yang iri karena penghasilan kepada dinas di DKI Jakarta lebih besar. Gilbert menyebut mengenai penghasilan ada sistem yang mengaturnya.
"Masing-masing ada sistem penggajian. Kalau memang dianggap terlalu besar artinya tidak sesuai gaji dan TKD dengan beban kerja, silahkan dihitung lagi. Itu semua kan jelas dasarnya. Lebih baik diperbaiki kalau dianggap tidak tepat," tutur dia.
Mengenai adanya oknum pejabat Pemprov DKI yang mempunyai puluhan aset tanah itu diungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Balai Kota DKI pada Kamis (14/12). Alex saat itu menghadiri Rapat Koordinasi Antikorupsi antara Pemprov DKI dan KPK tahun 2022.
Alex menyebut ada pejabat yang memiliki aset berupa puluhan bidang tanah, yakni 20-25 bidang tanah.
"Kadang saya nggak habis pikir ketika saya cek LHKPN pejabat ini-itu, saya punya akses buka LKHPN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat Pemprov DKI. Saya cek itu, wah bidang tanahnya 20-25. Waras nggak sih kita ini," tutur Alex.
Simak juga 'Firli Bahuri: Koruptor Tak Takut Dipenjara, Tapi Takut Dimiskinkan':
