Bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan, sempat menyinggung pemerintah saat ini terkadang mematikan kritik. PKB membantah pernyataan Anies.
"Faktanya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka, dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi, Sabtu (17/12/2022).
Daniel Johan menyebut kritik itu akan diterima pemerintah selama yang disampaikan bukanlah hoax atau ujaran kebencian. Menurutnya, selama memiliki dasar fakta, pemerintah terbuka terhadap kritik.
"Tentu bukan untuk hoax dan ujaran kebencian. Selama memiliki dasar fakta, tidak masalah melontarkan kritik," ucapnya.
Namun anggota Komisi IV DPR ini menyebut, kalaupun ada yang mematikan kritik, itu merupakan pihak yang overprotective terhadap pemerintah. Dia menegaskan pihak-pihak itu bukan bagian dari pemerintah.
"Kalaupun ada yang mematikan kritik seperti yang disampaikan Pak Anies, itu hanya respons reaktif pihak tertentu yang overprotektif, tapi itu tidak otomatis mewakili kebijakan pemerintah. Setiap pemerintah berjalan sesuai konstitusi dan UU masih menjamin masyarakat untuk memberikan kritik. Jadi mari kita jaga bersama sebagai bagian dari kehidupan demokrasi," ujarnya.
Anggota DPR dari dapil Kalimantan Barat I ini pun menjelaskan terkait adanya beberapa pihak yang mungkin ditangkap karena memberi kritik. Menurutnya, itu karena mereka bukan sampaikan kritik, melainkan hoax dan ujaran kebencian. "Itu (ditangkap) karena dianggap hoax dan ujaran kebencian, masuk dalam dalil hukum yang ada," imbuhnya.
Simak pernyataan Anies Baswedan di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Anies soal Tak Foto dengan Kaesang-Erina: Biasa Saja, Kok Diramaikan
