.webp)
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus menyoroti tidak terlaksananya rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian Perdagangan lantaran tidak dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia mengaku tersinggung oleh sikap Zulhas yang menunda tanpa adanya kejelasan.
"Besok sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan," kata Deddy dalam keterangannya, Rabu (14/12/2022).
Deddy mengatakan dua kali rapat yang sudah diagendakan Komisi VI DPR dalam kurun satu bulan ini dibatalkan tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan. Dia menyoroti arogansi Zulhas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai anggota DPR, saya terus terang merasa tersinggung oleh arogansi Menteri Perdagangan," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Utara ini.
Deddy mengatakan, selama Pemerintahan Jokowi, baru kali ini Menteri Perdagangan berperilaku tidak kooperatif dan cenderung arogan. Menurutnya, selama ini tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi VI DPR dan Mendag.
"Yang ini beda. Seharusnya sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain," tuturnya.
Lebih lanjut, Deddy mengatakan seharusnya sebagai penutup tahun dan memasuki libur Natal dan tahun baru (Nataru), Komisi VI DPR melakukan Rapat Kerja untuk evaluasi penyerapan anggaran dan kesiapan komoditas pangan serta bahan penting lainnya. Artinya, kata Deddy, masa ini adalah momen yang krusial.
"Akan tetapi, kali ini Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap Menteri Perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat," tukasnya.
Oleh karena itu, Deddy meminta Presiden Jokowi mengingatkan para pembantunya yang tidak melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan berniat baik. Dia mengatakan curiga bahwa Menteri Perdagangan memang sengaja menghindar dari Komisi VI agar leluasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya.
"Hal itu sudah terbukti dari blunder program penyaluran minyak goreng pemerintah yang dijadikan arena kampanye dan hanya disalurkan melalui jalur politik sang Menteri. Saya berharap agar Presiden mengingatkan Menteri Perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara Kementerian dengan mitranya di DPR," pungkas Deddy.
(maa/knv)
