Bambang Pacul Respons Usulan KPK soal Gubernur Ditunjuk Pusat

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul merespons usulan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata agar tidak semua daerah diadakan pilkada, sehingga gubernur ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Bambang Pacul menegaskan mekanisme pilkada telah diatur dalam undang-undang.

"Bernegara dan berbangsa ini dasar utama adalah kesepakatan dan kesepakatan itu dituang di dalam konstitusi. Dari konstitusi diturunkan menjadi undang-undang dan seterusnya," kata Bambang Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Bambang Pacul berasumsi Alex memiliki argumentasi yang kuat terkait usulannya itu. Namun menurutnya soal penunjukan kepala daerah atau gubernur harus dibahas secara jelas dan diatur melalui undang-undang.

"Kalau Pak Alex Marwata mengusulkan itu karena dirasa rakyat belum siap pemilihan langsung, beliau mungkin punya argumentasi yang kuat tetapi agar clearance itu mesti dibahas menjadi undang-undang. Karena undang-undang soal pilkada sudah ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang Pacul menegaskan pelaksanaan pemilu tetap mengikuti sesuai ketentuan yang ada. Kecuali, kata dia, ada situasi darurat di luar dugaan atau force majeure.

"Inikan soal pendapat, maka hari ini ikuti undang-undang yang ada. Kalau nanti kecuali situasi force majeure, kalau situasi force majeure, nah itu lain. Ada sebuah krisis lain. Kalau kemarin kita pada krisis COVID, DPR melepaskan hak budgetnya, dikeluarkan, diambil pemerintah, kita oke. Jadi kita bersepakat dengan aturan perundang-undangan dulu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Alexander Marwata menyatakan pilkada selama ini nampak tidak efisien. Khususnya, di daerah-daerah yang masyarakatnya masih jauh tertinggal.

Menurutnya, selama ini pilkada memakan anggaran besar, namun kepala daerah yang terpilih justru kinerjanya buruk. Banyak juga yang terseret kasus korupsi.

Alex mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, hingga para pimpinan partai politik agar untuk beberapa daerah lebih baik tak melakukan pilkada. Daerah-daerah yang dimaksud menurutnya daerah yang masyarakatnya belum siap untuk melakukan pemilihan umum.

"Kita petakan, saya yakin jauh lebih efektif dan efisien ketika kepala daerah di beberapa daerah yang belum siap masyarakatnya pilkada langsung kepala daerahnya ditunjuk langsung," ungkap Alex dalam peringatan Hari Antikorupsi di Kementerian Keuangan yang disiarkan virtual, Selasa (13/12).

Simak selengkapnya di halaman berikut