.webp)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menggusur SDN Pondok Cina (Pocin) 1. Komnas HAM meminta Pemkot Depok tidak gegabah dan harus memastikan siswa tidak dirugikan akibat penggusuran SDN Pocin 1.
"Pemkot Depok tidak boleh bertindak gegabah dengan pemaksaan penggusuran bila relokasi semua siswa tidak dilakukan dengan baik, proses relokasi ke tempat baru juga harus dipastikan agar berjalan baik dan tidak ada anak yang dirugikan akibat kebijakan relokasi," kata Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Putu Elvina kepada detikcom, Minggu (11/12/2022).
Komnas HAM meminta Pemkot Depok dapat mempertimbangkan secara matang atas dampak penggusuran. Sebab, ada hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, terutama di tingkat SD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
"Terkait upaya relokasi siswa tentu harus dipertimbangkan dengan matang karena ada hak dasar anak untuk mendapat pendidikan dan layanan pendidikan, terutama tingkat SD yang merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar wajib belajar 12 tahun," ujarnya.
Hari ini, sejumlah petugas Satpol PP Kota Depok mendatangi SDN Pocin 1. Beredar kabar bahwa pengosongan sekolah segera dilakukan. Sementara sejumlah siswa bersama wali murid dan relawan sempat menginap dan masih bertahan di SDN Pocin 1 untuk menolak penggusuran.
"Pertimbangan akses, daya tampung sekolah, tujuan relokasi, dan kesiapan orang tua dan anak harus benar-benar dikondisikan dengan baik," lanjutnya.
Putu menegaskan Pemkot Depok berkewajiban dan prioritas untuk menjamin hak semua anak-anak di Depok, termasuk siswa SD Pocin 1. Untuk diketahui, masih ada lebih dari 180 siswa yang bertahan belajar di SDN Pocin 1 dan mereka tidak mendapatkan pengajaran dari guru mereka sejak pertengahan November.
"Hak pendidikan anak merupakan kewajiban bagi Pemerintah Kota Depok untuk menjadi prioritas dalam pemenuhan," tegasnya.
Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap langkah yang akan diambil agar kasus ini mendapat penanganan yang lebih baik.
"Isu ini sebenarnya sudah di-handle oleh KPAI, kami akan koordinasi dengan KPAI terhadap langkah-langkah yang akan diambil sehingga efektivitas penanganan kasus ini lebih baik. Komnas HAM akan terus memantau karena sejauh ini belum ada laporan khusus yang masuk ke Komnas HAM," ucapnya.
Simak juga 'Viral Revitalisasi Trotoar Blokir Akses SDN 1 Pocin Depok':
