Mendagri Sahkan Provinsi Papua Barat Daya, RI Kini Punya 38 Provinsi

ADVERTISEMENT

Mendagri Sahkan Provinsi Papua Barat Daya, RI Kini Punya 38 Provinsi

Isal Mawardi - detikNews
Jumat, 09 Des 2022 14:03 WIB
Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Kemendagri)
Jakarta -

Menteri Dalam Negari (Mendagri) Tito Karnavian meresmikan provinsi baru. Tito meresmikan Provinsi Papua Barat Daya.

"Saya Menteri Dalam Negeri atas nama presiden Indonesia dengan ini meresmikan provinsi Papua Barat Daya berdasarkan UU nomor 29 tahun 2022, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kita semua," ujar Tito di ruang Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2022).

Diketahui, Provinsi Papua Barat Daya secara resmi telah disahkan lewat Undang-undang. Provinsi baru di Papua ini disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini Kamis, 17 November 2022. DPR RI menyatakan RUU Provinsi Papua Barat Daya kini telah sah menjadi UU.

Cakupan wilayah dan batas daerah Provinsi Papua Barat Daya telah diatur sebagaimana dalam RUU Pemekaran Papua Barat Daya yang kemudian menjadi UU. Provinsi Papua Barat Daya dengan Ibu Kota di Kota Sorong ini mencakup enam wilayah dan memiliki batasan daerah sebagai berikut.

Cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya yaitu:

-Kabupaten Sorong
-Kabupaten Sorong Selatan
-Kabupaten Raja Ampat
-Kabupaten Tambrauw
-Kabupaten Maybrat
-Kota Sorong (ibu kota)

Dengan disahkannya Provinsi Papua Barat Daya ini menambah jumlah provinsi baru di Papua sekaligus menambah total jumlah provinsi di seluruh Indonesia menjadi 38 provinsi.


Provinsi Papua Barat Daya Disahkan 17 November 2022

Provinsi Papua Barat Daya resmi disahkan pada tanggal 17 November 2022 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rayat (DPR) Republik Indonesia. Salah satu agenda rapat tersebut mengambil keputusan tingkat II atas RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

Rapat itu digelar di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan turut dihadiri Mendagri Tito Karnavian serta perwakilan Kementerian Keuangan.

Pengambilan keputusan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya itu diawali dengan laporan Komisi II DPR RI yang dibacakan oleh anggota Komisi II Guspardi Gaus. Disebutkan bahwa pemekaran dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

"Apakah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" kata Puan.

"Setuju," kata anggota DPR RI disambut tepuk tangan dan suara riuh.

Lihat juga Video: RUU Papua Barat Daya Sah Jadi UU, Tim Percepatan Pemekaran: Mukjizat Tuhan

[Gambas:Video 20detik]



(isa/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT