KPU Buat Alternatif Tahapan Pemilu untuk DOB Papua Antisipasi Perppu Molor

ADVERTISEMENT

KPU Buat Alternatif Tahapan Pemilu untuk DOB Papua Antisipasi Perppu Molor

Anggi Muliawati - detikNews
Rabu, 07 Des 2022 17:29 WIB
Idham Holik KPU (Karin Nur Secha/detikcom).
Foto: Idham Holik KPU (Karin Nur Secha/detikcom).
Jakarta -

KPU menyiapkan rancangan alternatif jadwal untuk pencalonan anggota DPD di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Rancangan alternatif itu sebagai antisipasi jika Perppu Pemilu disahkan setelah 16 Desember 2022.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan rancangan jadwal itu akan berbeda dengan tahapan pencalonan DPD di 34 provinsi lain. Diketahui pada 6-15 Desember 2022 merupakan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih calon anggota DPD.

"Terkait dengan pengesahan Perppu, kami juga sudah membuat rancangan alternatif jadwal penyelenggaraan tahapan pencalonan DPD di 4 DOB tersebut, yang rancangan tersebut berbeda dengan lampiran 1 PKPU Nomor 10 Tahun 2022," kata Idham Holik kepada wartawan, Rabu (7/12/2022).

Meski begitu, Idham mengatakan rancangan khusus tersebut disesuaikan dengan jadwal pengesahan Perppu. Idham berharap Perppu Pemilu dapat disahkan secepat mungkin.

"Kami berharap Perppu segera disahkan karena di dalam Pasal 20 UU Nomor 14 Tahun 2022, Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2022, Pasal 20 UU Nomor 16 Tahun 2022, dan Pasal 20 UU DOB Papua Barat Daya itu menjelaskan bahwa di 4 DOB itu harus dilaksanakan pemilu 2024, itu secara eksplisit," ujarnya.

"Oleh karena itu kami berharap Perppu ini segera terbit, sehingga kami bisa menyelenggarakan penerimaan syarat minimal dukungan calon DPD, yang kemudian akan kami proses, apakah syarat dukungan itu memenuhi syarat atau tidak, sehingga di 1-14 Mei 2023 KPU di DOB sudah dapat menerima pendaftaran bakal calon DPD," sambungnya.

Lebih lanjut, Idham mengatakan KPU RI telah menyiapkan rencana berkaitan dengan pembentukan KPU di 4 DOB. Namun KPU masih menunggu Perppu Pemilu disahkan.

"Selama Perppu Pemilu belum disahkan, maka KPU RI belum dapat membentuk KPU Provinsi di DOB itu," tuturnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan KPU tetap boleh melanjutkan tahapan pemilu meski Perppu Pemilu belum keluar. Tito mengatakan nantinya tahapan pemilu di 4 DOB akan diatur dengan Peraturan KPU (PKPU).

"KPU tetap running sesuai dengan tahapannya yaitu 6 Desember mereka menerima berkas pencalonan DPD, yang provinsi lain tetap jalan terus, tetapi dalam Perppu itu nanti ada satu pasal khusus mengenai 4 DOB. Tahapan mengenai 4 DOB akan diatur dengan PKPU," kata Tito di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/12).

"Jadi tahapannya bisa dilonggarkan dikit. Ketika sudah diketok dia akan mengikuti tahapan sendiri, tahapan itu tidak merugikan semua pihak. Sudah diatur oleh KPU," sambungnya.

(idn/idn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT