Pasal Zina di KUHP Jadi Sorotan, Pemerintah dan Legislator Meluruskan

ADVERTISEMENT

Pasal Zina di KUHP Jadi Sorotan, Pemerintah dan Legislator Meluruskan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 09 Des 2022 05:58 WIB
Ilustrasi Fokus RUU KUHP
Foto: Andhika Akbarayansyah
Jakarta -

Kontroversi tak berhenti mengiringi pengesahan KUHP yang baru. Pasal yang mengatur perzinahan menjadi sorotan, termasuk media-media internasional. Anggota Dewan hingga pemerintah buka suara meluruskan pasal perzinahan.

KUHP baru meluaskan pasal-pasal yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP buatan Belanda. Salah satunya soal pasangan kumpul kebo dan zina.

"Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," demikian bunyi pasal 412 ayat 1 KUHP baru yang dikutip detikcom, Rabu (7/12).

Beberapa media internasional yang memberitakan pengesahan RKUHP menyoroti secara khusus hukuman pidana untuk seks di luar nikah dalam RKUHP. Salah satu yang memberitakan adalah BBC.com dengan judul berita 'Indonesia passes criminal code banning sex outside marriage'. BBC.com menyoroti secara khusus aturan dalam KUHP baru yang mempidanakan orang-orang yang melakukan seks di luar nikah.

Selain itu, New York Times menyoroti hal yang sama. Media asing tersebut memuat berita berjudul 'In Democratic Indonesia, New Penal Code Erodes Long-Held Freedoms'.

Selain sorotan media internasional, kritik terhadap pasal zina di KUHP baru terus terdengar dari dalam negeri. Pasal ini dianggap terlalu mencampuri urusan privat seseorang.

Penjelasan Pemerintah dan DPR

Pemerintah menjelaskan kontroversi pasal zina di KUHP baru. Pemerintah menyebut pelintiran pasal ini sudah terlalu liar.

"Yang berkembang terakhir ini ada mispersepsi, terutama yang dari luar. Misalnya tentang extra marital sex (seks di luar nikah) itu. Tampaknya pelintirannya terlalu jauh. Saya perlu sampaikan hubungan extra marital sex itu adalah delik aduan," ucap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di KJRI Jeddah, Rabu (7/12).

Yasonna menjelaskan seseorang tak mungkin ditangkap dan diproses hukum dengan pasal zina tanpa adanya laporan. Dia menegaskan pelapor pun terbatas, hanya pihak keluarga dekat. Contohnya, laporan dari suami atau istri.

Menkumham Yasonna usai menghadiri Roving seminar kekayaan intelektual #2 Yogyakarta yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI di Hotel Tentrem, Kota Jogja, Kamis (21/7/2022).Menkumham Yasonna usai menghadiri Roving seminar kekayaan intelektual #2 Yogyakarta yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI di Hotel Tentrem, Kota Jogja, Kamis (21/7/2022). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJateng.

Simak video 'Turis Asing Soroti Pasal Zina KUHP Baru, Menkumham Beri Penjelasan':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT