Heboh soal Turis, Pimpinan DPR Tegaskan Pasal Zina KUHP Baru Delik Aduan

ADVERTISEMENT

Heboh soal Turis, Pimpinan DPR Tegaskan Pasal Zina KUHP Baru Delik Aduan

Anggi Muliawati - detikNews
Kamis, 08 Des 2022 18:13 WIB
Sufmi Dasco Ahmad (Matius Alfons/detikcom).
Sufmi Dasco Ahmad (Matius Alfons/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan ada sejumlah pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memerlukan sosialisasi lebih jauh. Dasco menyebutkan salah satunya Pasal 412 dan 413 KUHP yang baru disahkan tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan kohabitas (hidup bersama tanpa pernikahan) dan perzinaan.

"Jadi begini ada beberapa pasal, yang kita lihat perlu sosialisasi lebih jauh walaupun itu berlaku 3 tahun lagi, bahwa misalnya mengenai pasal yang zina," kata Dasco di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022).

Dasco mengatakan pasal larangan zina dan kumpul kebo termasuk ke dalam delik aduan. Dasco menyatakan pasal itu dapat berlaku hanya jika ada yang melapor.

"(Pasal zina) satu itu delik aduan, kedua memang yang melaporkan keluarga terdekat. Kalau turis-turis, ya, masa keluarganya mau laporan ke sini? Gitu kira-kiralah," ujarnya.

"Tapi ini saya pahami, bahwa dinamika yang terjadi ini memang kita perlu sosialisasikan bukan cuma hanya di internal Indonesia tapi juga di luar negeri," imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah wisatawan mancanegara membatalkan rencana liburannya ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Hal ini berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang KUHP baru.

"Ada pembatalan wisman (wisatawan mancanegara) ke Labuan Bajo," ungkap Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Manggarai Barat, Ignasius Suradin, di Labuan Bajo, dilansir detikBali, Kamis (8/12).

Suradin mengatakan para wisatawan itu mengaku khawatir setelah pengesahan KUHP tersebut. Mereka khawatir, dengan peraturan itu, mereka bisa dilaporkan soal berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

Dengan itu, wisatawan asing itu tak bisa dalam satu kamar hotel dengan pasangannya. Hal ini, kata Suradin, menjadi bencana bagi industri pariwisata.

"Ini memang bencana. Saya sudah dikontak oleh beberapa calon wisatawan yang berencana liburan ke Indonesia. Mereka khawatir dengan KUHP baru itu. Tentu ada pembatalan dan sekaligus banyak pertanyaan dari mereka terkait KUHP ini," katanya.

Simak Video: Turis Asing Soroti Pasal Zina KUHP Baru, Menkumham Beri Penjelasan

[Gambas:Video 20detik]

(amw/gbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT