Aduan Korban Kanjuruhan Diterima Bareskrim, Minta Kasus Diusut Tuntas

ADVERTISEMENT

Aduan Korban Kanjuruhan Diterima Bareskrim, Minta Kasus Diusut Tuntas

Wildan Noviansah - detikNews
Kamis, 08 Des 2022 18:56 WIB
Sekjen Federasi KontraS, juga kuasa hukum korban Tragedi Kanjuruhan, Andy Irfan di Bareskrim Polri (Karin/detikcom)
Sekjen Federasi KontraS yang juga kuasa hukum korban Tragedi Kanjuruhan, Andy Irfan, di Bareskrim Polri (Karin/detikcom)
Jakarta -

Korban Tragedi Kanjuruhan resmi membuat pengaduan masyarakat ke Bareskrim Polri hari ini. Aduan tersebut dibuat untuk meminta Polri mengusut pelanggaran dalam tragedi yang menewaskan ratusan orang tersebut.

Surat pengaduan tersebut teregister dengan nomor 09/22/FK/2022. Surat tersebut diberikan langsung kepada Karowassidik Bareskrim Polri Brigjen Iwan Kurniawan.

Sekjen Federasi KontraS Andy Irfan, yang juga tergabung dalam Tim Gabungan Aremania (TGA), mengatakan aduan tersebut dibuat karena pembuatan laporan baru belum kunjung diterima Bareskrim. Dalam aduan tersebut, pihaknya meminta semua pelanggaran dalam tragedi diusut tuntas.

"Hari ini kita mengirimkan pengaduan masyarakat isinya cukup detail, ada puluhan fakta yang kita tulis, di sana ada sejumlah desakan yang kita minta. Rekonstruksi ulang dan menetapkan pasal yang selama ini belum dipakai," kata Andy di Bareskrim Polri, Kamis (8/12/2022).

"Jadi ada banyak temuan-temuan dari Federasi Kontras dan keterangan dari korban yang kita masukkan dalam pengaduan masyarakat tadi," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Hukum Federasi KontraS Anwar M Aris yang juga tim kuasa hukum korban Kanjuruhan menyebut Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP yang diterapkan dalam kasus ini dinilai kurang tepat.

"Pasal 359 dan 360 yang menurut kami tidak layak untuk menjerat para pelaku utama penyebab kematian 136 orang korban Kanjuruhan. Alasan kami jelas, 359 dan 360 itu bisa diberlakukan kepada orang-orang yang tidak memiliki rantai komando, misalkan manajemen tiket, Dispenda, misalkan. Terus mau siapa yang dijerat 359 dan 360? Itu bias menurut kami," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta Polri memberlakukan pasal penganiayaan hingga pasal perlindungan anak untuk mengusut perkara yang ada.

"Kami meminta agar diterapkan Pasal Penganiayaan yang terencana karena apa? Karena jelas ada rantai komando di situ ada polisi yang menembakkan gas air mata. Kita menantang Polri, menantang memastikan terapkan pasal yang adil terhadap para pelaku kejahatan Kanjuruhan. Siapa mereka? Polisi gak perlu diajari polisi sudah paham," pungkasnya.

Untuk diketahui, Tim Gabungan Aremania (TGA) yang mewakili korban Tragedi Kanjuruhan kembali mendatangi gedung Bareskrim Polri. Mereka akan menyampaikan substansi laporan dengan membawa dua saksi kunci.

"Jadi ada dua teman ada Wahyu, Mas Bagas, dua orang ini saksi pelapor, keduanya ada di dalam peristiwa Kanjuruhan, ikut menyaksikan menonton sejumlah penembakan sejumlah gas air mata, menyaksikan sejumlah orang meninggal dunia dan bahkan sempat menolong salah satu personel polisi yang waktu itu meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan," ujar kuasa hukum korban, Andy Irfan, di gedung Bareskrim Polri, Selasa (6/12).

"Jadi informasi itu yang merupakan kunci salah satu peristiwa kunci di dalam peristiwa 1 Oktober 2022 di dalam Stadion Kanjuruhan yang hari ini kita akan laporkan," lanjutnya.

Sebelumnya, para korban Tragedi Kanjuruhan sempat melaporkan Tragedi Kanjuruhan ke Bareskrim Polri. Meski demikian, laporan tersebut tak diterima Bareskrim Polri. Mereka menyebut laporan tak diterima karena dianggap sama dengan laporan sebelumnya.

"Bareskrim berkata belom bisa menerima laporan disampaikan ke teman-teman korban Kanjuruhan dengan alasan karena telah ada laporan-laporan sebelumnya," kata kuasa hukum korban, Anjar Nawan Yusky di gedung Bareskrim Polri, Senin (21/11).

"Kami ingin tegaskan bahwa laporan yang kami sampaikan secara pasal dan unsur itu tidak sama dengan laporan yang sebelumnya," tambahnya.

(azh/azh)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT