KUHP Baru Diskon Hukuman Koruptor, Firli: KPK Punya UU Sendiri

ADVERTISEMENT

KUHP Baru Diskon Hukuman Koruptor, Firli: KPK Punya UU Sendiri

Hanafi - detikNews
Kamis, 08 Des 2022 10:59 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait penangkapan dan penahanan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron serta lima orang tersangka lainnya yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan, Agus Eka Leandy, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Wildan Yulianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Achmad Mustaqim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan, Hosin Jamili, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, Salman Hidayat atas kasus dugaan suap lelang jabatan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU
Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta -

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menuai banyak kontroversi, salah satunya soal diskon pidana seumur hidup jika koruptor berkelakuan baik. Merespons hal itu, KPK memastikan pihaknya tak bakal terpengaruh dalam menuntut terpidana korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan soal landasan hukum KPK dalam melakukan penegakan hukum, yakni Undang-Undang (UU) No. 30 tahun 2002 yang telah diubah dengan undang-Undang 19 tahun 2019. Lewat Pasal 14 dalam UU tersebut, Firli ingin memastikan bahwa KPK bekerja sesuai dengan aturannya sendiri dalam menangani perkara koruptor.

"KPK diberikan mandat di situ, dalam Pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan UU yang secara tegas menyatakn bahwa pelanggaran terhadap UU tersebut, sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur UU ini," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Kamis (8/12/2022).

Oleh karena itu, Firli mengaku tak khawatir dengan adanya pasal-pasal kontroversial tersebut. Firli mengaku tak ambil pusing dengan aturan yang mendiskon penjara seumur hidup koruptor jika berkelakuan baik.

"Jadi kita tidak ada khawatir. Boleh saja, silakan ada UU, Pasal-pasal tertentu yang mengatur tentang, bisa yang disebut korupsi di KUHP," tegasnya.

Akan tetapi, dia ingin mengingatkan bahwa KPK memiliki Undang-Undang dan wewenang khusus. Serta, dia memastikan hal itu tidak akan mengganggu pemberantasan korupsi.

"Tetapi kita punya UU tersendiri tentang tindak pidana korupsi, dan itu kita punya kewenangan," tutup Firli.

Berikut bunyi Pasal 69 KUHP baru yang mengatur sunat vonis, seperti dikutip detikcom, Selasa (6/12):

1. Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

2. Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu yang bisa dipenjara seumur hidup adalah terpidana korupsi. Pasal 603 berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Berdasarkan catatan detikcom, berikut nama-nama terpidana korupsi yang dihukum penjara seumur hidup yang menghuni penjara saat ini:

1. Adrian Waworuntu, dihukum penjara seumur hidup karena membobol BNI lebih dari Rp 1 triliun.
2. Tedi Hernayedi, dihukum penjara seumur hidup karena sebagai Brigjen TNI membobol anggaran alutista TNI.
3. Akil Mochtar, dihukum penjara seumur hidup karena sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) korupsi perkara dengan menerima suap dari banyak pihak.
4. Benny Tjokorosaputra, dihukum penjara seumur hidup karena membobol Jiwasraya.
5. Heru Hdayat, dihukum penjara seumur hidup karena membobol Jiwasraya.

Simak Video 'KUHP Baru Disahkan, Melepas Nuansa VOC':

[Gambas:Video 20detik]



(dek/dek)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT