'KUHP Baru Adalah Berkah Bagi Demokrasi Indonesia'

ADVERTISEMENT

Kolom

'KUHP Baru Adalah Berkah Bagi Demokrasi Indonesia'

Habiburokhman - detikNews
Kamis, 08 Des 2022 10:53 WIB
Habiburokhman. (dok.istimewa)
Foto: Habiburokhman (dok. Istimewa).
Jakarta -

Setelah melalui proses sangat panjang dan lama, akhirnya Selasa 6 Desember 2022 ini bangsa Indonesia akhirnya memiliki KUHP baru buatan sendiri untuk menggantikan KUHP lama produk penjajah Belanda yang sudah berlaku sejak tahun 1918.

Selama proses pembahasan sudah banyak sekali masukan masyarakat diakomodir dalam KUHP baru. Masukan dari masyarakat itu antara lain penghapusan pasal soal advokat curang yang diminta sejumlah organisasi advokat, penghapusan pasal yang mengatur perizinan dokter gigi dan tukang gigi yang merupakan masukan dari perkumpulan tukang gigi, penghapusan pasal terkait penggelandangan yang merupakan masukan dari berbagai LSM, dan penghapusan kata 'dapat' dalam Pasal 100 yang mengatur hakim dapat menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun yang merupakan banyak sekali organisasi masyarakat sipil.

KUHP baru adalah berkah bagi demokrasi Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa pasal fundamental penjaga demokrasi yang ada dalam KUHP baru antara lain Pasal 36 yang mengatur soal pertanggungjawaban pidana, di mana pelaku pidana hanya bisa dijatuhi hukuman apabila bisa dibuktikan adanya sikap batin atau mens rea si pelaku untuk melakukan pidana. Pengaturan ini akan menghentikan fenomena pemidanaan orang-orang yang bermaksud mengkritik pemerintah tetapi yang dituduh melakukan pidana menyebarkan kebencian.


Begitu juga dengan Pasal 263 yang mencabut Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang selama ini banyak menjerat mereka yang berseberangan dengan penguasa seperti Habib Rizieq, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan lain-lain. Dengan Pasal 263 ini mereka yang dituduh menyebar berita bohong tidak bisa begitu saja dipidana jika tidak terjadi kerusuhan secara fisik. Pendeknya, pengaturan Pasal 263 menjadi delik yang materiil.

Dapat ditegaskan bahwa penghapusan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 ini adalah salah satu faktor yang membuat pengesahan KUHP baru sangat mendesak. Hampir tiap bulan kita disuguhi dengan kasus baru di mana orang yang bersikap kritis dipidanakan dengan pasal ini. Menjadi pertanyaan, apakah mereka yang menolak pengesahan KUHP baru berarti setuju jika Pasal 14 Tahun 1946 terus berlaku dan terus memakan korban

Yang paling baru dan adalah Pasal 278 yang mengatur ancaman pidana 9 tahun kepada aparat penengah hukum yang merekayasa kasus. Dengan adanya pasal ini setiap aktivis yang merasa dikriminalisasi dan memiliki bukti yang cukup justru bisa melaporkan aparat penegak hukum secara pidana.

Di sisi lain Pasal 218 soal penyerangan kehormatan dan harkat martabat Presiden sudah direformulasi dengan adanya penegasan bahwa tidak termasuk penyerangan kehormatan dan harkat martabat Presiden jika dilakukan untuk pembelaan diri atau kepentingan umum. Begitu juga pasal penghinaan kepada kekuasaan umum, Polri, jaksa sudah dihilangkan.


Tersisa Pasal 240 mengenai penghinaan kepada lembaga negara yang pembatasannya sangat ketat. Definisi 'menghina' adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Menghina dibedakan dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara.

Memang KUHP baru ini tidak sempurna, sebab dia produk parlemen yang terdiri dari berbagai fraksi dan berbagai macam orang yang aspirasinya belum tentu sama dan bahkan terkadang berbeda secara ekstrem satu sama lain. Tapi yang jelas KUHP baru ini jauh lebih baik dari KUHP lama. Tinggal penerapannya sama-sama kita awasi agar hukum benar-benar ditegakkan secara adil bagi semua orang.

Habiburokhman, Anggota Komisi III DPR.

Simak Video 'KUHP Baru Disahkan, Melepas Nuansa VOC':

[Gambas:Video 20detik]



(gbr/gbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT