Kronologi Penangkapan Bupati Bangkalan Tersangka Suap Jual Beli Jabatan

ADVERTISEMENT

Kronologi Penangkapan Bupati Bangkalan Tersangka Suap Jual Beli Jabatan

Adrial Akbar - detikNews
Kamis, 08 Des 2022 01:47 WIB
Jakarta -

KPK menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka dan ditahan. KPK menjelaskan kronologi penangkapan Abdul Latif di Jatim.

Ketua KPK Firli Bahuri menerangkan penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang kemudian dilakukan pengumpulan informasi. KPK selanjutnya melakukan penyelidikan penyidikan untuk untuk mencari bukti-bukti.

Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 tersangka. Berikut rinciannya:

- Bupati Bangklan Abdul Latif Amin Imron
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Agus Eka Leandy
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wildan Yulianto
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili
- Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat

KPK selanjutnya melakukan pemanggilan terhadap pada tersangka untuk datang ke Polda Jatim. Pemanggilan itu guna dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.

"Selesai pemeriksaan, selanjutnya Tim Penyidik melakukan upaya paksa penangkapan para Tersangka," kata Firli.

Firli menyampaikan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penyidikan serta penyelesaian perkara. Kemudian para tersangka digiring ke KPK.

Dalam kasus ini Abdul Latif awalnya membuka formasi seleksi jabatan di sejumlah posisi untuk tingkat pimpinan tinggi hingga jabatan promosi eselon 3 dan 4. Firli menyampaikan ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus Latif yakni Agus Eka, Wildan Yulianto, Achmad Mustaqim, Hosin Jamili, dan Salman Hidayat.

"Melalui orang kepercayaannya Bupati Bangkalan yaitu Bupati kemudian melakukan permintaan commission fee berupa uang kepada setiap ASN yang ingin bisa dinyatakan lulus terpilih dan teprilih seleksi jabatan," kata Firli.

"Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp 50 juta sampai Rp 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari Tersangka Abdul Latif," kata Firli.

Selain itu, Firli menyebut Latif diduga menerima sejumlah uang lain dari pengaturan sejumlah proyek di seluruh Dinas di Pemkab Bangkalan. Penentuan besaran fee 10 % dari setiap nilai anggaran proyek.

"Jumlah uang yang diduga telah diterima Latif melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar Rp 5,3 miliar," kata Firli.

KPK menyebut Abdul Latif sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara lima tersangka lainnya sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(idn/rfs)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT