Duit Suap Rp 5,3 M Bupati Bangkalan Diduga Dipakai Buat Survei Elektabilitas

ADVERTISEMENT

Duit Suap Rp 5,3 M Bupati Bangkalan Diduga Dipakai Buat Survei Elektabilitas

Adrial Akbar - detikNews
Kamis, 08 Des 2022 00:55 WIB
Jakarta -

KPK menjelaskan duduk perkara Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron tersangka suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan. Total, Bupati Bangkalan menerima uang sebesar Rp 5,3 miliar yang salah satunya digunakan untuk survei elektabilitas.

"Mengenai besaran komitmen fee yang diberikan dan yang diterima Bupari Bangkalan RALAI melalui orang kepercayaannya bervariasi. Sesuai dengan fungsi jabatan yang diinginkan," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jaksel, Kamis (8/12/2022).

"Untuk dugaan besaran komitmen fee tersebut dipatok di antara berkisaran Rp 50 juta sampai Rp 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang percaya tersangka Bupati Bangkalan RALAI," imbuhnya.

Selain suap jual beli jabatan, Bupati Bangkalan juga diduga diterima uang pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Bangkalan. Besarnya 10% setiap proyek di Pemkab Bangkalan.

"Selain itu, ada penerimaan sejumlah uang lain yang diterima atau dilakukan saudara tersangka Bupati Bangkalan RALAI karena turut serta dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh dinas di Pemerintah Kabupaten Bangkala. Komitmen fee-nya berkisar sebesar 10% dari setiap nilai anggaran proyek," ujarnya.

Firli lalu menjelaskan bahwa uang sudah diterima Bupati Bangkalan sebesar Rp 5,3 M. Uang diterima melalui orang kepercayaan Bupati Bangkalan.

"Jumlah uang yang sampai hari ini sudah diterima oleh Saudara tersangka Bupati Bangkalan RALAI melalui orang kepercayaannya, setidaknya berkisar Rp 5,3 miliar," ucap Firli.

Uang sebesar Rp 5,3 miliar digunakan oleh Bupati Bangkalan untuk urusan pribadi. Salah satunya untuk melakukan survei elektabilitas.

"Sedangkan uang yang diterima RALAI tersebut diperuntukan untuk keperluaan pribadi di antaranya untuk melakukan survei elektabilitas yang bersangkutan," imbuhnya.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus ini, keenamnya dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Dia menyebut penyidik telah memiliki bukti yang cukup.

"Terkait dengan kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan jadi penanhanan dilakukan karena bukti yang cukup, para tersangka masing-masing selama 20 hari ke depan," kata Firli.

Berikut keenam tersangka yang ditahan:

1. RALAI ditahan di rutan KpK di Gedung Merah Putih
2. AYL ditahan di rutan KPK pada cabang POMDAM Jaya Guntur
3. WY ditahan di rumah tahanan negara KPK pada POMDAM JAya Guntur
4. AM ditahan di rumah tahanan negara KPK pada POMDAM JAya Guntur
5. HJ ditahan di rutan KPK di Kavling C1
6. SH ditahan di rutan KPK di Kavling C1

KPK menjerat AEL, WY, AM,HJ, dan SH sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditetap tersangka sebagai penerima uang melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(rfs/idn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT