Layanan e-SPPT PBB Pemkot Bogor Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

ADVERTISEMENT

Layanan e-SPPT PBB Pemkot Bogor Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Selasa, 06 Des 2022 18:53 WIB
Pemkot Bogor Terima Penghargaan
Foto: Pemkot Bogor
Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyabet dua penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pertama, kenaikan predikat dari B menjadi BB (Sangat Baik) atas kinerja reformasi birokrasi dan kedua, penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik untuk layanan e-SPPT PBB Kota Bogor.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Bogor Bima Arya dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara, Jakarta. Pada kesempatan tersebut Bima Arya mengungkapkan terima kasih kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor yang telah bekerja keras dalam melayani warga.

"Reformasi birokrasi harus terus bergerak maju. Hari ini Kota Bogor mendapat penghargaan atas ikhtiar memperbaiki kinerja birokrasi. Angkanya naik, skornya naik dari predikat B (baik) menjadi BB (Sangat Baik). Ini penghargaan untuk para ASN di Kota Bogor yang bekerja keras untuk membuat birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan memudahkan rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/12/2022).

Ia berharap penghargaan ini dapat memacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Ini bukan ujung, tapi ini proses. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan akan terus semakin baik untuk melayani dan memudahkan urusan warga," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bogor Henny Nurliani menjelaskan kenaikan predikat kinerja reformasi birokrasi menjadi BB (Sangat Baik) merupakan hasil penilaian dari 8 area perubahan. Mulai dari manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Jadi dari setiap area perubahan tersebut kita lakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki. Ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3. Dan yang lebih penting lagi, implementasi ini harus berlaku di semua OPD," ujar Henny.

Di sisi lain Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Deni Hendana menyebut pihaknya mendorong inovasi untuk mempermudah pelayanan kepada warga. Salah satunya melalui e-SPPT PBB.

"Implementasi e-SPPT di Kota Bogor berdampak positif pada sisi efisiensi waktu. Sebelumnya saat masih berbasis manual bisa 3-4 bulan sampai ke warga. Dengan digital ini SPPT sudah bisa tinggal unduh sehingga semakin cepat didapat," jelas Deni.

Dia menilai kehadiran e-SPPT juga mendorong efisiensi anggaran. Salah satunya terkait biaya cetak dan distribusi yang mencapai Rp 1 miliar setiap tahun.

"Dampaknya lainnya adalah meningkatnya pembayaran PBB karena semakin cepat layanan dan akhirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat," pungkasnya.

(ncm/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT