Komnas HAM Desak Pemerintah-DPR Pertimbangkan 3 Hal ini Terkait RKUHP

ADVERTISEMENT

Komnas HAM Desak Pemerintah-DPR Pertimbangkan 3 Hal ini Terkait RKUHP

Brigitta Belia Permata Sari - detikNews
Senin, 05 Des 2022 21:30 WIB
Komnas Ham (Brigitta-detikcom)
Jumpa pers Komnas HAM menjelang RKUHP disahkan. (Brigitta/detikcom)
Jakarta -

Komnas HAM mendesak agar beberapa pasal dalam RKUHP dihapus. Pasal-pasal tersebut dinilai Komnas HAM menghalangi penyelesaian perkara dan rawan melanggar HAM.

"Saya sebagai Ketua dan komisioner Komnas HAM, berharap penyampaian pandangan ini dapat menjadi masukan lebih lanjut dan membuka ruang lebih lanjut agar naskah atau RKUHP akan terus ditingkatkan kualitasnya dalam memastikan hak asasi manusia," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (5/12/2022).

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing, dalam kesempatan yang sama, membacakan 3 desakan Komnas HAM atas RKUHP. Selain desakan soal genosida dan kejahatan kemanusiaan, dia menyebut pasal kebebasan beragama, pasal tentang aborsi, dan penghinaan presiden serta wapres.

"Komnas Ham mendesak agar, satu, tindak pidana khusus, dalam hal ini genosida dan tindak kejahatan kemanusiaan, ke dalam RKUHP dihapuskan," ucap Uli.

"Karena dikhawatirkan menjadi penghalang adanya penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif, karena adanya asas dan ketentuan yang tidak sejalan dengan karakteristik khusus genosida dan kejahatan kemanusiaan," imbuh dia.

Lalu desakan kedua adalah soal pasal-pasal yang dinilai memberi ruang pelanggaran HAM serta mengekang kebebasan berpendapat. Dia memaparkan pasal-pasal yang dimaksud, yaitu:

1. pasal 300 tentang Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan
2. pasal 465, 466, dan 467 tentang aborsi agar tidak mendiskriminasi perempuan
3. rancangan Pasal 218, 219, 220 tentang Tindak Pidana Penghinaan Kehormatan atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden
4. rancangan pasal 263 dan 264 Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebaran Berita atau Pemberitahuan Palsu
5. rancangan pasal 349-350 soal Kejahatan terhadap Penghinaan Kekuasaan Publik dan Lembaga Negara

"Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran atas hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, berserikat dan berpartisipasi dalam kehidupan budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E UUD 1945 dan Pasal 15 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya," tuturnya.

Desakan terakhir adalah agar pemerintah dan legislator mendengarkan dan mempertimbangkan masukan masyarakat tentang RKUHP. Komnas HAM berharap, dengan mendengarkan masukan tersebut, sistem hukum pidana tetap berada dalam koridor penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

"DPR dan Pemerintah untuk tetap mendengarkan dan mempertimbangkan masukan publik terhadap RKUHP untuk memastikan bahwa perubahan dan perbaikan sistem hukum pidana tersebut tetap berada dalam koridor penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia," pungkasnya.

(aud/aud)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT