Wabup Pamekasan Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Bankeu Jatim

ADVERTISEMENT

Wabup Pamekasan Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Bankeu Jatim

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 06 Des 2022 12:15 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin. KPK akan meminta keterangan Fattah soal tindak pidana korupsi suap alokasi anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut Fattah Jasin bakal dipanggil dengan kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Budi Setiawan selaku mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD). Dia dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada.

"Hari ini (6/12) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap terkait pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2018, untuk tersangka Budi Setiawan dkk," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (6/12/2022).

Diketahui, Budi Setiawan sendiri merupakan tersangka yang ditetapkan KPK di kasus suap alokasi anggaran bantuan keuangan Pemprov Jawa Timur (Jatim). Saat ini, Budi Setiawan tengah menjalani masa penahanan guna proses penyidikan.

Adapun perkara Budi Setiawan ini bermula dari fakta hukum yang ditemukan oleh pihak KPK saat persidangan eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan penyidikan perkara Tigor Prakasa selaku Direktur PT Kediri Putra. Keduanya terjerat kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung periode 2013-2018.

Sebelumnya Wabup Pamekasan Fattah Jasin telah dipanggil KPK terkait kasus suap bantuan keuangan Pemprov Jatim pada 2014-2018 pada 19 September lalu.


KPK Periksa Mantan Gubernur Jatim Pakde Karwo

Adapun dalam proses penyidikan perkara ini, KPK sempat memeriksa mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo alias Pakde Karwo. Dia diperiksa pada Selasa (8/11) silam.

Pengakuannya, penyidik KPK mengonfirmasi Pakde Karwo soal Peraturan Gubernur (Pergub) 13 Tahun 2011 soal Struktur dalam Pengambilan Keputusan Bantuan Keuangan di Jatim. Selain itu, dia menyebut penyidik mempertanyakan soal status Budi Setiawan.

"Menjelaskan Pergub 13 Tahun 2011 tentang Struktur dalam mengambil keputusan bantuan keuangan di daerah. Itu aja," kata Pakde Karwo kepada wartawan di lobi gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Selasa (8/11/2022).

"Bukan pelaksanaannya dipermasalahkan. Ya, statusnya Pak Budi," ujarnya.

Simak juga 'Eks Bupati Kolaka Timur Divonis 3,5 Tahun Bui di Kasus Suap Dana PEN':

[Gambas:Video 20detik]




(yld/yld)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT