.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi tiga capaian prestasi yang ditorehkan oleh Anggota MPR dari Kelompok DPD Prof Jimly Asshiddiqie. Tiga capaian ini semakin menempatkan Prof Jimly sebagai sosok yang komplit, baik sebagai akademisi, politisi maupun tokoh bangsa.
"Sebagai tokoh bangsa, Prof Jimly tidak pernah lelah mewacanakan narasi dan wawasan kebangsaan untuk menggugah kesadaran kolektif tentang berbagai persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa. Serta menggalang tanggung jawab intelektual untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam usaha transformasi hukum dan sosial, menuju Indonesia yang lebih baik," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (5/12/2022).
Tiga capaian Prof. Jimly tersebut, lanjut Bamsoet, adalah peluncuran buku ke-74 dan ke-75 yang berjudul 'Teokrasi, Sekularisme, dan Khilafahisme' dan 'Oligarki dan Totalitarian-isme Baru'. Kedua, peresmian Jimly Book Corner di 10 universitas ternama, yaitu UI, UNS, UNIBRAW, UNDIP, UNPAR, Universitas Andalas (Unand), Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), dan Universitas Al-Azhar Indonesia. Ketiga, Penganugerahan Rekor dari LEPRID (Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia) sebagai tokoh Indonesia pertama sebagai penulis dengan buku terbanyak, tokoh Indonesia yang pertama meluncurkan Book Corner di berbagai universitas, dan tokoh Indonesia pertama yang menulis buku tentang 'Green and Blue Constitution'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat menjadi Keynote Speaker Peluncuran Buku, Peresmian Jimly Book Corner, dan Penganugerahan Rekor dari LEPRID untuk Prof Jimly, di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta itu, Bamsoet menilai pengabdian Prof. Jimly telah mencapai titik puncak sebagai Guru Besar. Tidak hanya didedikasikan melalui kegiatan mengajar di kampus, Prof Jimly juga mengabadikannya melalui berbagai karya tulis yang menjadi rujukan dan bahan referensi akademis. Khususnya dalam bidang hukum tata negara.
Sebagai politisi, lanjut Bamsoet, Prof Jimly adalah salah satu di antara sedikit tokoh yang istiqomah dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, mengedepankan etika dan kesantunan dalam politik. Ia juga tidak mengurangi ketegasan dan kelugasan dalam menyampaikan sikap politiknya.
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan melalui buku 'Teokrasi, Sekularisme, dan Khilafahisme', Jimly menyajikan kumpulan tulisan yang bertautan dengan eksistensi paham ketuhanan dan keagamaan dalam konteks kehidupan bernegara, termasuk relasi antara hukum agama dengan sistem hukum nasional. Berbagai paham tersebut hadir sebagai mazhab berpikir yang sejak akhir abad ke-20 kembali mengemuka sebagai gagasan bahkan diasumsikan sebagai prinsip ideal untuk dipraktekkan di zaman modern.
"Buku karya Prof. Jimly lainnya, 'Oligarki dan Totalitarianisme Baru', menyetir dinamika kualitas kehidupan demokrasi di Tanah Air, yang tercermin dari pasang surut capaian indeks demokrasi. Mengisyaratkan bahwa kematangan dan kedewasaan berdemokrasi kita masih labil, belum mencapai pada titik kemapanan. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat pada proses lahirnya berbagai kebijakan publik dirasa masih minim dan belum optimal, sehingga diasumsikan sebagai produk dari praktik oligarki dan totalitarianisme dengan wajah baru," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOSKI ini menerangkan dalam konteks ke-Indonesian dua tema besar yang dibahas dalam dua buku tersebut terasa menggugah Kembali kesadaran dan komitmen kolektif sebagai sebuah bangsa. Dalam kaitan hubungan antar agama dan negara telah ditarik satu garis tegas. Indonesia bukan negara agama yang berlandaskan pada satu ajaran agama tertentu, maupun negara sekuler yang menempatkan agama dan negara pada dua kutub yang berseberangan. Dalam negara Pancasila, agama dan negara berjalan beriringan dan saling menguatkan. Ia juga mengatakan, kekuasaan negara dan pemerintahan tidak boleh dikendalikan atau dikuasai oleh kelompok elit.
"Demikian juga dalam konsep oligarki dan totalitarianisme. Kita telah bersepakat, bahwa kekuasaan negara dan pemerintahan, terutama kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya material negara, tidak boleh dikendalikan atau dikuasai hanya oleh segelintir kelompok elit. Kita juga telah diikat oleh janji kebangsaan yang menentang adanya kontrol absolut pihak otoritas terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, yang dalam implementasinya cenderung mengedepankan sikap represif dan mengabaikan penegakan hukum yang berkeadilan," pungkas Bamsoet.
Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota DPD RI 2019-2024, Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2006 dan 2006-2008, serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012-2017 Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Yudisial Prof. Mukti Fajar Nur Dewata, Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna Laoly, Ketua BAWASLU Rahmat Bagja, serta Ketua Generasi Lintas Budaya Olivia Zalianty. Sedangkan yang hadir secara virtual adalah Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof KH Nasarudin Umar.
(akn/ega)
